Kisruh APBD, Ahok Akan Mengadu ke Mendagri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Gubernur DKI, Basuki T Purnama (tengah), bersama para anggota DPRD usai sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD, Jakarta, 14 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Plt Gubernur DKI, Basuki T Purnama (tengah), bersama para anggota DPRD usai sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD, Jakarta, 14 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Bisniscom, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk memberi penjelasan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

    Ahok, sapaan akrabnya, hendak menjelaskan alasan Pemerintah Provinsi DKI yang tidak memasukkan APBD versi DPRD yang diketok pada rapat paripurna 27 Januari 2015. Ahok mengungkapkan temuan dana titipan sebesar Rp 12,1 triliun dalam satuan ketiga jenis kegiatan dan belanja.

    "Saya mau jelasin kepada Mendagri, ini lho alasan mereka enggak mau tanda tangan. Ini juga alasan saya enggak mau input ke e-budgeting, karena dia ada titipan Rp 12,1 triliun," ujarnya di Balai Kota, Rabu, 25 Februari 2015.

    Ahok berujar, sebenarnya APBD DKI tidak akan menjadi masalah apabila Pemerintah DKI mau menerima dana titipan dari DPRD yang dimasukkan dalan penyusunan APBD versi Dewan. Namun, Ahok menolak.

    "Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran," katanya.

    Kisruh antara Ahok dan DPRD bermula saat Kementerian mengembalikan APBD Jakarta pada 7 Februari 2015. Kementerian menilai anggaran yang disampaikan Pemerintah Provinsi DKI tidak lengkap dan salah format karena menggunakan e-budgeting.

    Dua hari berselang, DPRD menyerahkan daftar APBD yang bentuknya dianggap sesuai dengan ketentuan—dicetak di kertas, ditandatangani pimpinan Dewan pada setiap lembarnya, dan diklaim sesuai dengan hasil rapat paripurna APBD yang disahkan pada 27 Januari lalu.

    Wakil Ketua DPRD Jakarta Muhammad Taufik menuding Ahok telah melanggar hukum karena mengirim rincian APBD yang tak pernah dibahas bersama Dewan ke Kementerian. “Dia harus menjelaskan penyebab dikembalikannya APBD itu dan alasan mengirimkan versinya sendiri,” kata Taufik. Jika jawaban Ahok tak memuaskan, dia memperkirakan masalah ini bisa berujung pada pemakzulan atau penggulingan.

    Hingga kini, Pemerintah DKI dan DPRD belum sepakat soal anggaran. Kementerian juga telah menurunkan tim mediasi untuk mempertemukan kedua pihak yang bersilang pendapat.

    RUSTAM AGUS (BISNISCOM) | LINDA HAIRANI (TEMPO)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.