'Damai' Soal Dana Siluman, Ahok: Nurani Saya Enggak Enak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan dirinya tidak akan berseteru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah andai dia menyetujui usulan kegiatan mereka senilai Rp 12,1 triliun. "Pasti enggak ada yang mau ribut sama saya," kata dia di Balai Kota, Kamis, 26 Februari 2015.

    Namun, Ahok memilih menolak keinginan mereka untuk meloloskan dana siluman. "Hati nurani saya enggak enak," ucap dia. Sebab, ia ingin membangun transparansi dalam pengelolaan anggaran. Cara tersebut ia gunakan untuk menekan korupsi di pemerintah DKI. "Kalau soal pembelian barang enggak sesuai ya sampai kiamat enggak ketemu sama mereka."

    Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap duit sebesar Rp 12,1 triliun sangat banyak. Dengan anggaran segitu, ia bisa membangun kebutuhan warga, seperti rumah susun sebanyak 60 ribu unit. "Saya ngarepin bangun 60 ribu unit buat rusun saja duitnya enggak ada katanya," ucap dia.

    Menurut dia, kebutuhan rusun sudah sangat mendesak untuk warga bantaran sungai. "Coba lihat nih masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, kan kasihan sudah banyak penyakit terus banjir." Selain itu, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun sekolah di DKI yang 48 persen sudah tak layak.

    Siang ini DPRD diagendakan menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan hak angket. Hak penyelidikan Dewan ini bermula dari perbedaan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan yang disahkan Januari lalu.

    Menanggapi paripurna, Ahok tak mau berpolemik lagi. "Silakan saja itu hak Dewan. Saya enggak mau pusing lah," katanya. Ia memilih bekerja ketimbang mengomentari persoalan politik tersebut.

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.