TEMPO.CO, Jakarta - Pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptable power supply/UPS) senilai Rp 5,8 miliar di 25 sekolah Jakarta Barat mengundang kontroversi karena dianggap proyek "siluman". Sekolah-sekolah yang kebagian jatah mengaku tak tahu-menahu soal pengadaan itu.
"Sekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan UPS. Tiba-tiba barang datang dan langsung dipasang," kata Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat, Cedarkuine, Jumat, 27 Februari 2015.
Menurut Cedar, ia tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. Ia juga mengaku tak tahu alasan sekolahnya menjadi salah satu penerima UPS. "Saya cuma dikasih bantuan, jadi terima saja," kata dia.
Pengakuan serupa diberikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 78 Jakarta Barat, Sumarna. Ia menuturkan saat itu bukan rahasia jika sekolah tak pernah dibolehkan tahu mendetail soal bantuan. "Ada bantuan pokoknya sekolah harus terima, tidak boleh banyak tanya," kata dia. Alasan lain, jika tidak diterima maka bantuan akan diserahkan ke sekolah lain.
Dua sekolah itu menerima masing-masing dua set UPS pada November 2014. Di SMA Negeri 78, sebagian sudah langsung terpasang dengan laboratorium komputer sebagai penambah daya. Di samping sebagai back-up pasokan listrik untuk perangkat kerja elektronik ketika listrik padam. "Tidak untuk penerangan," kata Sumarna.
Di SMA Negeri 16, UPS difungsikan sebagai penambah daya untuk perangkat elektronik di kelas seperti LCD dan komputer. "Selebihnya berfungsi sebagai genset untuk back-up perangkat kerja elektronik, tidak untuk penerangan," kata Cedarkuine.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Wilayah II Sudin Pendidikan Jakarta Barat Eyo Sunarya mengaku tak tahu-menahu ihwal pengadaan UPS. Sebab, ia baru sebulan menjabat posisi Kasi Saprasdik. "Lebih baik langsung ditanyakan saja ke kasi yang lama," kata dia. Menurut informasi, Alex Usman saat ini dirotasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mempersoalkan pengadaan siluman seperti itu ditengah konflik dirinya dengan DPRD menyangkut APBD 2015. Ditenggarai hal serupa terjadi lagi pada anggaran tahun ini.
DINI PRAMITA
