Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Angket buat Ahok: Ini 20 Contoh Proyek Siluman APBD 2015

image-gnews
Meme dukungan warga setelah DPRD mengajukan hak angket terhadap Ahok. Di sejumlah media sosial meme bertagar #SaveAhok bermunculan. Facebook.com
Meme dukungan warga setelah DPRD mengajukan hak angket terhadap Ahok. Di sejumlah media sosial meme bertagar #SaveAhok bermunculan. Facebook.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan (uninterruptable power supply/UPS) senilai miliran rupiah untuk sejumlah sekolah di Jakarta Barat tahun lalu amat mengherankan. "Sekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan UPS. Tiba-tiba barang datang dan langsung dipasang," kata Kepala Sekolah Menengah Aatas Negeri 16 Jakarta Barat, Cedarkuine, Jumat, 27 Februari 2015.

Menurut Cedar, ia tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas  Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. Ia juga mengaku tak tahu alasan sekolahnya dijadikan salah satu penerima UPS. "Saya cuma dikasih bantuan, jadi terima saja," katanya.

Proyek seperti itu rupanya ada lagi dalam APBD 2015,  yang kini diributkan. DPRD DKI bahkan mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, mata anggaran siluman dalam APBD 2015 yang dibuat oleh DPRD muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya Dinas Pendidikan. "Itu sebabnya saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," kata Ahok, Rabu, 25 Februari 2015.

Proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya diadakan saat data lapangan menunjukkan bahwa 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.

Berikut ini program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok khusus di Dinas Pendidikan saja:

1. Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.

2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar.

3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar.

4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar.

5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar.

6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.

7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur Rp 3 miliar.

8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan Rp 3 miliar

9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.

11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur Rp 3 miliar.

12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur Rp 3 miliar.

13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar.

14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4, 996 miliar.

15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar.

16. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar.

17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar.

18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar.

19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.

20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.

LINDA HAIRANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan PDIP saja.


Politikus PKB Berharap Rekonsiliasi Politik Tak Kesampingkan Rencana Hak Angket

9 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Politikus PKB Berharap Rekonsiliasi Politik Tak Kesampingkan Rencana Hak Angket

Politikus PKB berharap partai politik menyadari terjadi kecurangan selama pemilu 2024. Hak angket adalah salah satu upaya untuk membongkarnya.


Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

11 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan kunci digulirkannya hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ada pada fraksi PDIP.


Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

11 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelum menggelar rapat membahas duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

PKB menyatakan pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo tak perlu di ruang publik karena PKB dan Gerindra punya visi sama.


Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

12 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Namun, NasDem menilai kunci pengajuan hak angket ada di fraksi PDIP.


PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

12 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, berharap hak angket masih dapat diwujudkan pada masa persidangan DPR berikutnya.


DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

12 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

PKB menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat pengajuan hak angket DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

13 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.


PKB: Hak Angket Bukan Tidak Jadi, tapi Belum Digulirkan

13 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB: Hak Angket Bukan Tidak Jadi, tapi Belum Digulirkan

PKB mengatakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih bisa digulirkan hingga Oktober mendatang.


DPR Tutup Masa Sidang, Habiburokhman Gerindra: Hak Angket Enggak Jadi Ya

15 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat pelantikan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Tutup Masa Sidang, Habiburokhman Gerindra: Hak Angket Enggak Jadi Ya

Habiburokhman bersyukur karena wacana hak angket yang bergema sejak awal pembukaan masa sidang belum terealisasi secara resmi hingga saat ini.