Perseteruan Ahok dan DPRD, Walhi Minta Cari Jalan Tengah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dinilai merugikan warga Ibu Kota.

    Direktur lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Jakarta, Puput T.D. Putra, mengatakan konflik ini membuat janji Pemeritah DKI mengatasi masalah lingkungan, seperti tata kelola ruang, banjir, sampah dan macet, tidak terealisasi secara maksimal.

    "Konflik ini justru akan makin makin membuat warga Jakarta makin merana," kata Puput, Sabtu, 28 Februari 2015.

    Menurut Puput, perseteruan ini menunjukkan bahwa Ahok dan DPRD sudah kehilangan kepekaan terhadap masalah dan rasa memiliki terhadap DKI.

    Bahkan, mereka dinilainya seperti anak kecil yang sudah kehilangan akal sehat karena hanya mengutamakan ego pribadi masing-masing. Ketimbang terus menguras energi dengan berkonflik yang tidak berujung, Puput menyarankan lebih baik keduanya bekerja sama.

    Untuk itu, kata Puput, Walhi Jakarta mengimbau Ahok dan DPRD secepatnya mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar pertikaian tidak bermanfaat itu segera berakhir.

    Karena menurut Puput, apapun alasannya, masih banyak hal yang jauh lebih penting untuk ditangani Pemerintah DKI dan DPRD. "Terutama bagaimana mengatasi masalah sampah, banjir, macet dan pengendalian masalah lingkungan yang tak pernah tuntas."

    Untuk Ahok, Puput menyarankan untuk tidak selalu menyajikan kemarahan di depan publik. Ini agar media tidak memberinya label sebagai sosok pemarah.

    Sedangkan DPRD, menurut Puput, harus menjalani mandat rakyat dengan benar dan baik. Yakni dengan bekerja untuk rakyat yang diwakilinya, bukan untuk pribadi atau pun golongan tertentu.

    "Tidak usahlah melakukan manuver-manuver politik hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok."

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengotak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015, dengan cara mengusulkan ribuan kegiatan atau pokok pikiran buah dari reses. Ahok mentaksir ada anggaran siluman mencapai sekitar Rp 8,8 triliun.

    Sedangkan DPRD balik menyerang Ahok dengan mengajukan hak angket. Dewan akan menyelidiki APBD 2015, mereka menargetkan penyelidikan itu akan selesai kurang dari dua bulan. Bila terbukti Ahok melakukan pemalsuan, maka DPRD akan mengambil langkah hukum.

    NUR ALFIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.