Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Dana Siluman Rp 12,1 Triliun Diloloskan  

image-gnews
Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan
Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan "Ahok berani melawan begal APBD". Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Jarum jam telah menunjukan pukul 16.00, Selasa, 27 Januari 2015. Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah kembali ke ruangannya setelah mengikuti rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 73 triliun.

Meski rapat telah selesai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum juga menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 yang telah disepakati bersama dari DPRD. Sedianya, RAPBD itu akan ditandatangani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tim masih bersabar dan berpikir positif. "Mungkin DPRD banyak pekerjaan," kata salah seorang pejabat DKI yang mengetahui proses penganggaran kepada Tempo, Minggu, 1 Maret 2015. Selain itu, berdasarkan pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyampaian Raperda APBD paling lama tiga hari terhitung sejak pengesahan.

Namun, sampai tenggat waktu yang diberikan, DPRD belum memberikannya. Padahal, berdasarkan ayat 3 undang-undang yang sama menyebutkan, gubernur wajib menyampaikan Raperda APBD ke Kementerian Dalam Negeri paling lama setelah menerimanya dari DPRD.

Untuk mengejar waktu, Tim Anggaran akhirnya berinisiatif. Mereka, kata pejabat itu, mengambil langkah untuk menyusun Raperda APBD 2015 berdasarkan hasil notulensi dan rekaman video rapat antara satuan kerja perangkat daerah dengan setiap komisi.

Selain itu, surat dari setiap SKPD berisi hasil pembahasan bersama dengan DPRD juga dijadikan acuan penyusunan Raperda. "Jadi semua usulan DPRD kami akomodir," kata pejabat itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 4 Februari, Tim mengirim Raperda APBD ke Kementerian. "Kami terlambat satu hari dari ketentuan," ucapnya. Ia berdalih keterlambatan itu dikarenakan perlu waktu yang lama untuk mencetak Raperda. Namun, Raperda yang dikirim, ditolak oleh Kementerian. Kementerian menilai format Raperda tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

Pejabat itu mengatakan, pembahasan di tingkat komisi yang ada di notulensi, rekaman, serta surat dari SKPD semuanya normatif. Tidak ada satupun DPRD mengusulkan kegiatan tertentu. Yang diusulkan misalnya, seorang anggota Komisi Infrastruktur meminta proyek kampung deret tidak dilanjutkan karena dinilai bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Persoalan muncul ketika DPRD mengirim Raperda APBD versi mereka pada 10 Februari untuk ditandatangani Ahok. Dalam APBD versi DPRD ditemukan 4800 kegiatan baru, termasuk pengadaan buku trilogi Ahok sebesar Rp 30 miliar. Total dana untuk kegiatan baru tersebut sebesar Rp 12 triliun. "Begitu melihat kegiatannya aneh-aneh," kata pejabat itu.

Dewan, ujar pejabat itu, memaksa Tim memasukan usulan mereka yang senilai Rp 12 triliun itu ke dalam e-budgeting. "Gila saja memasukan dana segitu." Tim melaporkannya ke Ahok. Mendengar laporan tersebut, Ahok berang. Ia pun menyebut dana sebesar Rp 12 triliun itu sebegai anggaran siluman dan menganggap APBD versi DPRD. Ahok kemudian melaporkan dana siluman tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

21 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

24 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

24 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

29 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

32 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

37 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

39 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

42 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

43 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

43 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.