Mana Lebih Besar, Dana Siluman DKI dengan Korupsi Atut?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga menulis petisi berisi dukungan kepada Ahok, aksi ini sekaligus untuk menyuarakan pendapat warga, tentang kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI. Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang warga menulis petisi berisi dukungan kepada Ahok, aksi ini sekaligus untuk menyuarakan pendapat warga, tentang kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI. Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta: - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mengatakan jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, celah korupsi di DKI Jakarta lebih besar. Karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang disoal Gubernur Ahok lebih besar dibandingkan Banten.

    Jika dilihat dari 2014 ke bawah, kata Firdaus, angkanya lebih besar dibandingkan korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. "Terkait Atut dan keluarganya, pada 2011 hingga 2013 hampir 2 triliun," kata dia ketika dihubungi, Minggu, 1 Maret 2015.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mengungkapkan anggaran siluman pada APBD 2014. Anggaran janggal itu berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

    Misalnya, kata Ahok, anggaran siluman itu ditemukan di Dinas Kesehatan sebesar Rp 33,442 miliar dan di Dinas Pekerjaan Umum Rp 3,518 triliun. Semua dana tersebut diduga kegiatan fiktif yang diusulkan anggota DPRD DKI Jakarta.

    Selain itu, pada 2015, Ahok mengungkapkan dana siluman dalam RAPBD DKI Jakarta. Dana itu, ditemukan dari RAPBD bikinan Dewan dan versi pemerintah yang dirancang dengan sistem e-budgeting. ”Selisihnya cukup banyak, sekitar Rp 12,1 triliun," kata dia, Jumat, 27 Februari 2015.

    Ahok juga minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki dugaan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Upaya ini akan ditempuh setelah ia juga melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Ahok menjelaskan, anggaran siluman sebenarnya tak hanya ditemukan pada APBD 2014. Temuan tersebut juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013.manual.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.