Dana Siluman Tak Cuma di DKI Jakarta?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme #SaveAhok yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bermunculan setelah DPRD mengajukan hak angket mengenai rancangan APBD DKI 2015. Ahok dan DPRD tidak sependapat mengenai rincian APBD. Menurut Ahok terdapat

    Meme #SaveAhok yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bermunculan setelah DPRD mengajukan hak angket mengenai rancangan APBD DKI 2015. Ahok dan DPRD tidak sependapat mengenai rincian APBD. Menurut Ahok terdapat "dana siluman" di dalamnya. Facebook.com

    TEMPO.COJakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, menilai dana siluman yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI bukan modus baru yang biasa dilakukan oleh oknum. "Dan ini bukan hanya di DKI Jakarta," katanya ketika dihubungi Tempo, Minggu, 1 Maret 2015.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan soal dana siluman itu. Ada perbedaan anggaran RAPBD bikinan Dewan dengan pemerintah yang dirancang dengan sistem e-budgeting. ”Selisihnya cukup banyak, sekitar Rp 12,1 triliun," katanya, Jumat, 27 Februari 2015. Tak hanya melaporkan kasus itu ke KPK, Ahok juga minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki dugaan anggaran siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Upaya ini akan ditempuh setelah dia melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Kami ingin tahu berapa kerugian negara pada APBD tahun lalu," kata Ahok di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu, 28 Februari 2015.

    Ahok menjelaskan, anggaran siluman sebenarnya tak hanya ditemukan dalam APBD 2014. Temuan tersebut juga terjadi pada 2012 dan 2013. Namun dia mengaku tidak bisa melaporkan temuan itu lantaran tak memiliki bukti kuat karena anggaran masih disusun dengan cara manual.

    Adapun menurut Ade, perencanaan anggaran merupakan modus terbesar korupsi karena banyak celah. Pertama, celah dalam perencanaan itu adalah usulan proyek. Oknum itu bisa tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah daerah secara detail. Seusai perencanaan, proyek itu diarahkan ke perusahaan tertentu dengan deal pengusul anggaran.

    Kedua, oknum minta lokasi tertentu dalam perencanaan. Lokasi proyek itu kemudian dijual ke kelompok lain. Ketiga, membagi alokasi jatah proyek. "Seperti fee proyek," kata Ade.

    Keempat, ujar Ade, permainan perencanaan anggaran itu bisa saja dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Legislatif, tutur dia, menitip kepada eksekutif sebagai pembuat anggaran. Sedangkan eksekutif bisa bermain karena diperintahkan atasan atau bekerja sama.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.