Anggota DPRD: Ada yang Cari Muka ke Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan  guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Jakarta, Steven Setiabudi Musa, mengatakan proyek pengadaan buku trilogi Ahok tak pernah dibahas dalam rapat komisi. Anggota Dewan, menurut Steven, juga tak pernah mengusulkan program tersebut. "Saya selalu hadir dalam rapat, tak ada pembahasan buku trilogi," kata Steven saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015.

    Anggota Badan Anggaran tersebut menuturkan program itu kemungkinan diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, menurut dia, pembahasan anggaran juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI. "Mungkin satuan kerja perangkat daerahnya sedang cari muka ke Ahok," ucapnya.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman membantah jika kegiatan pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 merupakan usulan Dinas. "Kami tidak pernah mengusulkan itu," ujarnya saat dihubungi, Ahad, 1 Maret 2015.

    Dinas, menurut dia, hanya mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, misalnya rehabilitasi gedung sekolah. Selain itu, pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah jelas, bahwa semua usulan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah bersih, tidak ada titipan dari anggota DPRD.

    "Kami tidak menerima titipan dari DPRD, karena kami bukan staf mereka. Kami stafnya Gubernur," ucapnya. Pengadaan buku trilogi Ahok, ujar dia, murni usulan Dewan. Sebab, dalam pembahasan di tingkat Komisi, tidak ada kegiatan seperti itu. "Itu muncul tiba-tiba."

    LINDA HAIRANI | ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.