TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.
Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. "Kami diminta kepolisian untuk memperkuat penyelidikan mereka," katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.
Polda Metro Jaya, ujar Bonny, mendapat aduan masyarakat terkait dengan pengadaan ini. Saat ini BPKP masih mengumpulkan data, dokumen kontrak, dan meminta keterangan dari pihak terkait. "Termasuk meminta keterangan perusahaan-perusahaan yang terlibat kontrak," tuturnya.
Bonny belum tahu kapan audit ini akan rampung. Menurut dia, BPKP tak menargetkan waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Jika ditemui kerugian negara, BPKP akan menyerahkannya kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.
Bonny mengatakan lembaganya sudah mendapatkan surat terkait dengan APBD 2015. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI meminta BPKP untuk mengevaluasinya. Namun permintaan itu belum dipenuhi karena APBD belum disahkan. "Diketuk saja belum," katanya.
NUR ALFIYAH
