TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendesak Presiden Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurut Ahok, memberantas korupsi adalah sikap yang tidak bisa ditawar dengan apa pun. “Memberantas korupsi itu harga mati,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin malam, 2 Maret 2013.
Ahok menyatakan ini ketika menerima koalisi masyarakat sipil penolak korupsi yang menggalang dukungan untuk Ahok, yang saat ini diserang DPRD Jakarta dengan hak angket. Ahok menyayakan pernyataan Presiden Jokowi ihwal perseteruannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta sebagai sekadar persoalan komunikasi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan kisruh antara Ahok dengan DPRD Jakarta hanya masalah komunikasi. Jokowi mengatakan hal ini ketika berkunjung ke Pasar Burung di Jl Pramuka Jakarta, Ahad 1 Maret 2015 lalu.
Ahok mengatakan tidak akan berkompromi dengan DPRD Jakarta mengenai duit dalam anggaran DKI Jakarta yang ia tengarai dikorupsi oleh sejumlah pihak. Uang sebesar Rp 12,1 triliun adalah sangat fantastis. Sehingga, Ahok yakin jika anggaran tidak dikorupsi maka Indonesia sebenarnya tidak perlu utang. “Duit itu ada, gak perlu utang. Tapi ini yang dikorupsi sudah gila,” kata Ahok.
Sebanyak 43 ribu lembar petisi dukungan diserahkan kepada Ahok dalam kotak berwarna merah oleh aktivis antirasuah. Mereka di antaranya adalah aktivis Usmad Hamid, artis Olga Lidya, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, budayawan Goenawan Mohamad, dan Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru.
Petisi dukungan untuk Ahok itu dikumpulkan dalam tiga hari. Usman Hamid meminta Ahok menuliskan pernyataan di atas sehelai kertas. Usman menyatakan akan menayangkan catatan Ahok itu pada situs yang mengumpulkan dukungan ini. “Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami,” kata Usman.
Di secarik kertas, Ahok menuliskan kalimat ini: "Terima kasih atas dukungannya. Kita bukan membela Ahok. Tetapi bersama-sama menciptakan APBD dan APBN yang transparan dengan E-Budgeting."
SUNUDYANTORO
