Soal Begal Anggaran, Petisi Dukungan Ahok Capai 47 Ribu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koalisi masyarakat penolak korupsi menyerahkan petisi dukungan ke Gubernur Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin malam 2 Maret 2015. (TEMPO/Sunudyantoro)

    Koalisi masyarakat penolak korupsi menyerahkan petisi dukungan ke Gubernur Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin malam 2 Maret 2015. (TEMPO/Sunudyantoro)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengundang gerakan dukungan bagi Ahok.

    Petisi dukungan terhadap Ahok yang terdapat di halaman Change.org saat ini telah mencapai 47.649 pendukung. Petisi yang digagas oleh Yanto Huang dari Jakarta Barat itu hanya perlu 2.351 dukungan lagi agar tembus 50 ribu.

    Dalam petisi yang berjudul "Rakyat Jakarta Mencabut Mandat DPRD dan Bubarkan DPRD", para pendukung Ahok menyatakan pencabutan mandat anggota Dewan Perwakilan Daerah.

    Mereka, pendukung petisi, menganggap anggota Dewan tak mendukung pemberantasan korupsi. "Mereka, anggota Dewan, justru menjadi biang korupsi," kata mereka seperti dilansir dari halaman Change.org, Rabu, 4 Maret 2015.

    Pendukung Ahok juga menolak mantan koruptor menjadi pejabat rakyat, apalagi sekelas Wakil Ketua DPRD. Mereka mendukung Ahok menerapkan sistem e-budgeting serta menolak kompromi permainan anggaran dengan legislator.

    Melalui petisi tersebut, pendukung Ahok juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan investigasi mengenai permainan anggaran dan kegiatan siluman. Program-program fiktif di APBD itu diduga terjadi sejak 2012 hingga APBD 2015.

    "Kami meminta Presiden Joko Widodo segera ambil tindakan masif memberantas korupsi, terutama di kalangan partai politik dan DPRD," ucap mereka.

    Para pendukung Ahok juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang serta memberikan kewenangan pada gubernur untuk membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.

    Bahkan, karena sudah tak percaya terhadap anggota Dewan, pendukung petisi tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPRD

    "Kami rindu Indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka, tidak mementingkan kepentingan rakyat, khususnya rakyat Jakarta," kata mereka.

    Dalam halaman petisi tersebut terdapat gambar wajah Ahok dengan tulisan "Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia mendukung Ahok. Anda, Ahok, tidak sendiri. Save Ahok".

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.