TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak beretika dalam rapat mediasi yang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis pagi, 5 Maret 2015. Prasetyo mengaku tak suka dengan cara berkomunikasi Ahok yang dianggap angkuh.
"Saya sepakat dengan dia bahwa tidak boleh ada mafia anggaran, tapi etika dia enggak baik," kata Prasetyo, Kamis, 5 Maret 2015.
Prasetyo menuturkan tindakan Ahok yang mengunci APBD hasil paripurna dengan e-budgeting tidak etis. Sebab, ada dua APBD yang memancing keributan. "Ada pasal-pasal yang mengatur tentang etika, tapi semua ditabrak oleh dia," ujarnya.
Menurut Prasetyo, mediasi akan selesai dengan manis jika semua peserta menggunakan etika. Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI dari PPP, menduga satuan kerja perangkat daerah atau SKPD berada di bawah tekanan selama kepemimpinan Ahok. "Baru saya tahu, selama kepemimpinan Ahok, SKPD ditekan, karena tadi dia minta SKPD jelaskan, tapi sambil berdiri teriak-teriak," kata Lulung.
Sementara itu, Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, menuding Ahok penyebab mediasi menjadi deadlock. "Kami bereaksi memperingatkan supaya jangan marahin anak buah di depan umum," ucapnya. Taufik mengklaim tak satu pun eksekutif yang membela Ahok.
Mediasi antara Ahok dan DPRD berakhir pukul 11.55 WIB diwarnai kericuhan. Sekitar tiga menit sebelum Taufik dan Lulung keluar ruang sidang, sempat ada teriakan keras dengan nada tinggi dari dalam ruangan. Menurut Taufik, saat itu Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Barat, ditunjuk Ahok untuk menjelaskan ihwal pengadaan UPS yang banyak ditemukan di Jakarta Barat. "Kami kaget dan protes dengan kesewenang-wenangan dia," ucap Taufik.
DINI PRAMITA
