Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Lempari Tomat Busuk ke Kantor Bina Marga Bogor  

image-gnews
REUTERS/Cheryl Ravelo
REUTERS/Cheryl Ravelo
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Massa Pergerakan Rakyat Bogor (PRB) melempari kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor dengan puluhan tomat busuk, Kamis, 5 Maret 2015. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan pengunjuk rasa terhadap buruknya kinerja instansi yang mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut bupati Bogor untuk mencopot Kepala DBMP Edi Wardani dari jabatannya. Sebab, orang nomor satu di Bina Marga ini dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Selain banyak infrastruktur jalan dan jembatan rusak, PRB mensinyalir adanya korupsi di DBMP.

"Kami mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat mengusut tuntas dugaan korupsi dan bupati Bogor untuk mencopot jabatan Edi Wardani dari Kepala DBMP Kabupaten Bogor," kata Koordinator aksi, Ruhiyat Sudjana, saat menyampaikan tuntutan.

Tahun 2014, Ruhiyat menceritakan, DBMP Kabupaten Bogor melaksanakan 305 paket proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Proyek berupa kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaannya, PRB menduga banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kami tahu Kepala DBMP lagi diperiksa oleh Polda dalam dugaan kasus pencucian uang," Ruhiyat menjelaskan. "Banyak masalah hukum di dinas ini."

Menurut Ruhiyat, Badan Pemeriksa Keuangan sedang melakukan audit investigasi terkait dengan proyek pengelolaan, pemeliharaan jalan, dan jembatan tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan duit senilai Rp 60 miliar untuk proyek pemeliharaan. Dana sebesar itu dibagi untuk 16 unit pelaksana teknis (UPT) se-Kabupaten Bogor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hasil pemeriksaan sementara diduga 30 persen dana pemeliharaan disunat oleh pejabat DBMP," koordinator PRB menceritakan. "Ditaksir dana siluman yang tak jelas keberadaannya mencapai Rp 18,5 miliar."

Menurut Ruhiyat, terdapat potensi besar adanya tindakan pencucian uang dalam proyek DBMP Kabupaten Bogor tahun 2014. Untuk itu, PRB mendesak pelaksana tugas bupati Bogor mencopot jabatan kepala DBMP secepatnya. Massa juga menuntut pengawasan ketat oleh Inspektorat Daerah dan BPK.

Dalam unjuk rasa sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan pihak keamanan saat pendemo memaksa masuk ke lingkungan kantor. Sebelum membubarkan diri, massa melemparkan ratusan tomat busuk kantor Bina Marga sebagai bentuk kekecewaan.

Kepala DBMP Kabupaten Bogor Edi Wardani tidak bisa dihubungi. Telepon selularnya sedang tidak aktif dan pesan singkat yang dikirimkan Tempo tidak berbalas.

ARIHTA U. SURBAKTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

3 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

12 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

14 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

14 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

19 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

29 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

29 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

30 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

30 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.