Begini Nasib Anggaran Jika Mediasi Ahok Vs DPRD Deadlock  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Mediasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri, tak berjalan mulus. Ahok disebut murka dengan pimpinan DPRD, seperti Abraham Lunggana dan Muhammad Taufik. 

    Tak seperti Ahok, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat tampak tenang meskipun tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Berkali-kali ia membetulkan letak kacamata, menyimpan tangan di saku, lalu memegangi sekitar bibirnya saat ditanyai mengenai nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 setelah mediasi menemui jalan buntu. "Jadi memang betul tadi rapat dihentikan atas permintaan Taufik dan Lulung," kata Djarot, Kamis, 5 Maret 2015.

    Djarot tegas mengatakan APBD DKI 2015 hanya satu yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Yang dikirim Pemprov itu yang paling lengkap karena mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan," ujarnya. Sedangkan yang dikirim DPRD hanya belanja, bukan APBD secara keseluruhan.

    Mengenai nasib APBD DKI Jakarta jika tak kunjung ada kesepakatan, Djarot menyerahkan masalah ini kepada Kementerian Dalam Negeri. "Kemendagri akan memberikan keputusan sesuai evaluasi," kata pria asal Blitar ini. Ia sendiri mengaku ingin APBD menjadi rancangan peraturan daerah (raperda).

    Raperda, menurut Djarot, menunjukkan ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. "Jika tidak bisa menjadi raperda, jalan satu-satunya, ya, dikeluarkan peraturan gubernur (pergub)," ujarnya. "Setidaknya 1 April sudah selesai semua dan APBD paling tidak 24 Maret sudah clear." 

    Adapun Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengklaim ingin konflik ini segera selesai. "Hari ini kami prioritaskan APBD diserahkan ke Kemendagri. Yang keluar hanya satu APBD, tetapi kenyataannya ada dua, inilah pangkal keributan," kata Edi. Dewan tetap pada posisi ingin mengesahkan APBD yang telah melewati pembahasan bersama.

    Kementerian Dalam Negeri kemarin mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD untuk menyelesaikan kisruh APBD 2015. Namun mediasi dihentikan pada pukul 11.55 lantaran buntu. 

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.