Cara Camat Matraman Temukan Anggaran Siluman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta -Camat Matraman Hari Nugroho punya cara jitu untuk menemukan proyek siluman dalam anggaran di wilayahnya. Upaya mengoreksi anggaran ini merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dikeluarkan kala dia mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Ibu Kota di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.  Ahok, sapaan akrab Basuki, meminta para camat dan lurah memeriksa anggaran versi Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD untuk mencari proyek yang tidak mereka usulkan.

    "Tiap camat berkumpul dengan lurah di wilayahnya, lalu bentuk kerja kelompok," kata Hari kepada Tempo di kantornya, Kamis, 5 Maret 2015.

    Menurut dia, dia mengumpulkan lurah dari wilayah Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara, Kayu Manis, Pal Meriam, dan Kebon Manggis untuk berdiskusi tentang anggaran masing-masing kelurahan. Hal yang sama juga dilakukan camat-camat lain di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka mulai mencorat-coret draf anggaran untuk menandai kegiatan siluman atau dana anggaran yang disunat secara tak jelas. "Di wilayah saya kebanyakan anggaran disunat oleh DPRD, padahal Ahok sudah setuju," ujar Hari.

    Walhasil, sistem kerja kelompok ini membuat pemeriksaan dua versi anggaran tersebut menjadi lebih cepat. Tak lebih dari dua jam, camat dan lurah sudah mengumpulkan anggaran yang telah dikoreksi. Koreksi ini dilakukan berdasarkan pagu anggaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.

    Dalam pertemuan kemarin juga disampaikan alternatif jika terjadi kebuntuan dalam mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD. Mau tak mau Pemprov akan menggunakan APBD 2014. Padahal, kata Hari, dalam anggaran tersebut banyak proyek siluman yang menyebabkan daya serap kecamatannya rendah. "Ada dana hampir Rp 1 miliar yang tiba-tiba masuk. Akhirnya saya kembalikan," ucapnya.

    Itu sebabnya Hari mendukung Pemprov memperjuangkan APBD dengan sistem e-budgeting. Dia juga berharap ada jalan keluar terbaik agar dana anggaran dapat cepat cair dan program berjalan lancar. Dia menargetkan serapan dana tahun ini bisa mencapai 90 persen, sama seperti dua tahun lalu.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.