Ahok Tahu Siapa Sutradara Keributannya dengan DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah merencanakan keributan dalam mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 5 Maret 2015.

    Ahok berujar, keributan itu bertujuan mengungkap bahwa pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat catu daya listrik sementara sebenarnya diusulkan anggota Dewan. "Saya sengaja," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 6 Maret 2015.

    Keributan terjadi saat Ahok menanyakan kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengenai proses program pengadaan UPS bisa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang disusun Dewan. Ahok melontarkan pertanyaan itu dengan nada tinggi sambil mengacungkan jari telunjuk.

    Menurut Ahok, Anas sebenarnya sudah menjelaskan pengadaan ganjil tersebut pada rapat pimpinan yang berlangsung 2 Maret 2015. Anas, kata Ahok, mengatakan tak pernah mengusulkan pengadaan tersebut. Ahok juga menghubungi Anas guna memberi tahu bahwa pertanyaan itu sudah direncanakan.

    Pertanyaan itu sontak memancing kemarahan anggota Dewan yang hadir dalam pertemuan itu. "DPRD panas, langsung marah dan sekak mat," kata Ahok. 

    Saat itu, Ahok mengatakan anggota Dewan yang hadir langsung melontarkan kata-kata makian. "Ternyata Ahok lebih santun daripada anggota Dewan," ujar Ahok.

    Mediasi di antara kedua instansi berakhir buntu. Pemerintah DKI berkukuh mengajukan APBD tanpa menyertakan pokok pikiran yang dibahas dalam rapat komisi. Alasannya, pokok pikiran yang diajukan Dewan tak mengutamakan asas manfaat dan efisiensi. 

    Sedangkan DPRD menganggap Pemerintah Provinsi DKI melanggar hukum karena mengirim APBD yang tak dibahas bersama. "Mereka menuduh saya menipu, tapi mereka kena batunya sebenarnya," kata Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.