Ahok vs DPRD: Dana UPS Rp 270 M, Tapi Sekolah Ini Telantar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia, membentangkan poster `Save Ahok`, sebagai bentuk dukungannya kepada Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia, membentangkan poster `Save Ahok`, sebagai bentuk dukungannya kepada Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta -Sudah hampir selama dua tahun, Usman, siswa kelas 3 SD Tebet Barat 08, Jakarta Selatan, bersekolah di gedung sewaan. Dia dan teman-temannya harus belajar di gedung lain karena pembangunan sekolah mereka mangkrak. "Panas kalau belajar," kata dia, mengeluhkan kondisi tempatnya belajar, Jumat lalu.

    Usman hanya merasakan sekolah di gedung sekolahnya saat kelas 1. Beberapa bulan mengikuti pelajaran, dia harus pindah karena sekolahnya akan direhabilitasi total. Kini siswa SD Tebet Barat 08 belajar di gedung sekolah milik Organisasi Islam Muhammadiyah. Para orang tua siswa patungan mengumpulkan dana untuk menyewa gedung tersebut.

    Ibunda Usman, yang tak mau disebutkan identitasnya, mengatakan orang tua siswa membayar Rp 365 ribu setahun untuk sewa gedung tersebut. Hal ini bukan atas inisiatif dari pihak sekolah, melainkan keinginan orang tua siswa sendiri. Sebanyak 285 siswa sekolah itu pun akhirnya melaksanakan kegiatan belajar di gedung sewaan. “Ya .. kalau dihitung cuma seribu sehari."

    Para siswa menempati 11 kelas di gedung sewaan itu. Hampir seluruh siswa dapat bersekolah di pagi hari, kecuali kelas 2 yang masih ada kelas siang.

    Kepala Tata Usaha SD Tebet Barat 08, Ahmad Fahrulrozi, mengatakan bahwa sekolah tak tahu menahu soal biaya sewa gedung dan pembayarannya. Bagi sekolah, kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dalam kondisi yang ada. Dia mengatakan, Dinas Pendidikan DKI sempat menyiapkan dua sekolah untuk tempat para siswanya menumpang. "Namun orang tua siswa tak mau, makanya sewa gedung ini," kata dia.

    Menurut dia, pembangunan kembali sekolah tempatnya bertugas, sudah mangkrak hampir dua tahun. Pembangunan gedung sekolah ini sudah dimulai sejak tahun ajaran 2013/2014 lalu. Semula, pembangunan berjalan cepat karena dalam waktu enam bulan sudah terlihat fisik gedung tersebut. “Padahal dulu  dijanjikan 1 tahun selesai."

    Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan Budiana mengatakan, anggaran untuk penyelesaian gedung sekolah tersebut ada di Dinas Pendidikan.  Dia mengharapkan, pada tahun ini juga pembangunan dapat selesai. "Itu sudah masuk program Dinas tahun ini," kata dia.

    Dari pantauan, gedung itu sudah berupa bangunan berlantai tiga yang megah. Namun, kondisinya  kosong dan tak terawat karena penuh ranting dan lumut. Jendela dan pintu belum terpasang. Puing-puing bangunan bekas proyek masih berserakan di halaman.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengatakan, persoalan rehab sekolah yang mangkrak akibat perencanaan yang kurang matang. Karenanya, tahun ini pihaknya  akan menyusun peta jalan dan skala prioritas. "Rehab sekolah di Jakarta perlu perencanaan yang matang dan menyeluruh," ujarnya.

    Lambannya penanganan gedung itu sungguh ganjil di tengah  ribut proyek siluman senilai Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang mencapai Rp 73 triliun. Dana triliun ini tak ada yang diprioritaskan buat gedung sekolah.

    Penggunanan antara lain itu  program pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar. Ada juga pengadaan uninterruptible power supply  (UPS) di kecamatan di Jakarta Barat dengan total biaya Rp 270 miliar .

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.