Setelah Hak Angket, DPRD Persoalkan Ahok Center

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama didamping Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi, menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan dokumen anggaran APBD DKI di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama didamping Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi, menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan dokumen anggaran APBD DKI di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPRD Jakarta meminta Ahok Center diaudit. Alasannya, Ahok Center terafiliasi secara pribadi dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    "Itu rawan penyalahgunaan kekuasaan," kata Syarif, pimpinan Komisi A DPRD kepada Tempo, Senin 9 Maret 2015.

    Menurut Syarif, Ahok merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang mengambil keputusan. Sementara itu, kata dia, Ahok Center adalah sebuah lembaga non pemerintah yang mewadahi Corporate Social Responsibility para pengembang. "Ini rawan konflik kepentingan," kata dia.

    Desakan serupa diserukan oleh Mohammad Sanusi, pimpinan Komisi D DRPD DKI Jakarta. "Tak ada makan siang yang gratis, ingat itu loh," kata dia skeptis.

    Menurut Sanusi, aneh jika tidak ada kompromi-kompromi di balik kesepakatan antara pengembang dengan Ahok sebagai gubernur dalam membangun waduk Ria-Rio, waduk Pluit dan rumah susun Marunda.

    Syarif menyerukan tak hanya Ahok Center yang diaudit. "Seluruh lembaga yang dia bentuk setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur harus diaudit," kata dia. Demi transparansi publik, kata dia, seoang pejabat negara seharusnya tak menghalangi proses pengauditan lembaga yang ia bentuk setelah mendapatkan jabatan tersebut.

    Syarif menduga ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Ahok Center karena sarat kepentingan.

    Sementara itu, Sanusi menduga Ahok Center merugikan sebab dana CSR berpotensi masuk sebagai pendapatan asli daerah. "Jika dia masuk PAD kan bisa diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan, jadi jelas," kata dia.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.