TEMPO.CO, Jakarta - Penyimpangan uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 ternyata banyak terjadi di pos Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan. "Dari realisasi yang diduga bermasalah (siluman) terdiri atas 454 paket kegiatan," kata Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Penyimpangan yang sudah terungkap ada pada pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan untuk sejumlah sekolah dan satu rumah sakit. Temuan masalah lainnya diduga terjadi pada 48 mata anggaran kegiatan.
Firdaus mengatakan sepanjang tahun anggaran 2014 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi hanya Rp 1,194 triliun. Ia menyampaikan kejanggalan ini terlihat terutama pada penyediaan berbagai komponen program software yang ditujukan bagi sekolah menengah atas.
Data yang ditunjukkan ICW memperlihatkan adanya penyediaan komponen bernama "i-Connect Fisika" dan "i-Connect Compatible Physics Interactive Content", yang tiap paketnya memiliki nilai anggaran Rp 1,77 miliar.
i-Connect Compatible Physics Interactive Content akan disediakan sebanyak dua unit dengan total anggaran Rp 3,54 miliar. Firdaus menyampaikan proses penyelewengan anggaran terjadi tidak hanya pada proses pengadaan, bahkan sejak proses penganggaran awal.
Selain UPS dan program software, penyelewengan juga ada pada penyediaan perangkat lain untuk Dinas Pendidikan. Misalnya alat pemindai 3D, printer 3D, perangkat collaboration active classroom (CAC), digital classroom, dan lainnya.
MAYA NAWANGWULAN
