Ahok vs DPRD: UPS di Rumah Sakit Lebih Murah Ketimbang Sekolah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng. TEMPO/Dimas Aryo

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng. TEMPO/Dimas Aryo

    TEMPO.CO, Jakarta - Sim salabim dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 terus terungkap. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perbedaan harga yang sangat jauh atas paket Uninterruptible Power Supply (UPS) yang diisediakan bagi sekolah menengah atas dan kejuruan dengan pengadaan pada rumah sakit di Ibu Kota.

    Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menjelaskan anggaran tiap paket pengadaan UPS di sekolah Rp 6 miliar per paket. Anggaran ini masuk melalui Dinas Pendidikan. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, yang menerima UPS sebanyak satu paket melalui dinas kesehatan, hanya bernilai Rp 1,37 miliar.

    "Yang lebih membutuhkan UPS adalah rumah sakit dibanding sekolah, tetapi anggarannya berbeda jauh," kata Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, di kantornya, Senin, 9 Maret 2015.  Ia menilai UPS atau suplai daya bebas gangguan dengan kapasitas besar seharusnya lebih diprioritaskan bagi rumah sakit dibanding untuk sekolah.

    Sepanjang tahun anggaran 2014, diketahui Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan realisasi pengadaan UPS dengan harga satuan paket Rp 6 miliar sebanyak 51 paket. Paket itu terbagi atas 49 paket bagi sekolah menengah atas dan kejuruan serta satu paket bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp 6 miliar.  Sedangkan satu paket lainnya bagi diperuntukkan bagi RSUD Cengkareng dengan nilai UPS sebesar Rp 1,37 miliar.

    Firdaus menjelaskan komponen-komponen dari satu paket UPS senilai Rp 6 miliar, yaitu  komponen berupa honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,9 juta atau setara 0,08 persen, lalu belanja dokumen dan administrasi tender dengan nilai Rp 495 ribu atau setara 0,01 persen, belanja pengadaan rak besi senilai Rp 968 juta atau setara 16,13 persen.

    Lalu belanja pengadaan UPS/stabilizer senilai Rp 1,92 miliar atau setara 32 persen dan belanja pengadaan instalasi listrik senilai Rp 3,1 miliar atau setara 51,76 persen dari total anggaran per paket.

    Firdaus menjelaskan seharusnya harga satu paket UPS sama, baik untuk Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan. "Kenapa UPS di Dinas Pendidikan lebih tinggi anggarannya dibandingkan dengan Dinas Kesehatan. Tentunya ini ada potensi penyimpangan," katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuduh harga satu unit UPS itu digelembungkan (mark-up). Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta, bukannya Rp 5,8 miliar seperti tercatat dalam APBD 2014.

    Ahok menduga oknum anggota DPRD yang selama ini mendapat untung dari proyek-proyek di Pemerintahan Provinsi Jakarta mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.

    Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya pada tahun ini pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.

    Gubernur Ahok telah melaporkan kasus ini ke KPK dan Kementerian Dalam Negeri. DPRD Jakarta yang kebakaran jenggot, kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.

    Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurut dia, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Ia menyatakan selama ini Ahok sering asal bicara, tapi tidak ada buktinya. Polda Metro Jaya masih menyidik kasus yang terjadi di APBD Jakarta 2014. Kita lihat saja, siapa yang benar antara Gubernur Ahok atau DPRD Jakarta.

    MAYA NAWANGWULAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.