Kenapa Ahok Lebih Dipercaya Ketimbang DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Lembaga Survei Indonesia menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didukung hampir 65 persen responden ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan masyarakat bukan mengagumi Ahok, tapi mendukung Ahok memberantas korupsi.

    Meski demikian, Siti berpendapat perhitungan politik Ahok keliru. Semestinya, kata Siti, Ahok bermain cantik dengan tidak secara frontal menjadikan Dewan sebagai lawan. "Ketika memang tindakan Dewan sudah sangat di luar batas kewajaran, hadapkan saja dengan rakyat," kata Siti.

    Dalam survei yang sama, disebutkan 61 persen responden kecewa dengan sikap PDIP dan Hanura yang sangat kencang mengangketkan Ahok. Menurut Siti, jika survei ini benar, artinya masyarakat tahu Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi.

    "Mbok ya para Dewan yang mengangketkan ini mendukung Ahok. Bukan malah menjadikan lawan," kata dia.

    Siti menjelaskan sikap PDIP itu dianggap masyarakat sebagai keangkuhan partai pemenang pemilu. "Konteks PDIP mengangketkan dan tak menarik dukungan itu adalah kalkulasi politik," kata dia.

    Saat ini, Ahok tak memiliki kekuatan politik apa pun dari partai, sementara PDIP adalah pemenang pemilu. "Jadi, PDIP menginginkan Ahok berdialog minimal dengan partai ini sebagai pemenang pemilu," Siti berujar.

    Urusan angket-mengangket, kata Siti, dapat diterjemahkan sebagai ancaman bagi Ahok. "Karena enggak punya kekuatan politik jika tidak lakukan komunikasi ya ini yang terjadi," kata dia.

    Menurut Siti, Ahok juga kurang pas dengan menempatkan Dewan terpisah dari pemda. "DPRD itu bukan legislatif. Dia itu bagian dari pemda juga, beda dengan DPR," kata dia. Jika Ahok ingin anggaran yang transparan, Siti menyarankan agar Ahok meniru Pemerintah Provinsi Bali yang mengunci anggaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.