Ahok Sakit, Tim Angket DRPD Panggil Tim E-Budgeting  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tengah melakukan penyelidikan terkait dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Setelah Senin, 9 Maret 2015, memanggil Badan Anggaran, tim angket hari ini, Rabu, 11 Maret 2015, akan menghadirkan tim e-budgeting. Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih dirawat di rumahnya karena sakit demam berdarah.

    "Pukul 10.00 nanti tim e-budgeting dipanggil tim angket," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuti Kusumawati. Adapun tim e-budgeting berada di bawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

    Selain tim, ujar Tuti, kemungkinan DPRD juga memanggil konsultan pembuat e-budgeting. Baik konsultan maupun tim e-budgeting diminta untuk menjelaskan mekanisme penganggaran melalui sistem itu.

    Kemudian besoknya, giliran Tim Anggaran Pendapatan Daerah yang dipanggil tim angket. Tuti mengaku siap menjelaskan seluruh mekanisme penganggaran yang benar kepada DPRD. "Kami berikan paparan mekanisme yang benar."

    Tuti menjelaskan mekanisme yang lazim dari penganggaran dimulai dengan proses musrembang di tingkat RT/RW. Musrembang berlanjut hingga tingkat provinsi dan berakhir menjadi KUA-PPAS.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusuanan Tata Tertib DPRD, Dewan bisa mengusulkan kegiatan maksimal lima bulan sebelum pengesahan APBD. "Mereka bisa mengusulkan di tingkat musrembang atau maksimal bulan Juni jika APBD disahkan November," ucap Tuti.

    Tim angket dibentuk karena ada perbedaan APBD yang diserahkan eksekutif dengan hasil pembahasan bersama. Untuk mengetahui letak kesalahan, DPRD pun menggulirkan angket atau penyelidikan yang diketuai Ongen Sangadji, politikus Partai Hanura.

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.