Ahok Tak Sabar Dipanggil Tim Angket: Pasti Seru, Nih  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sedang menunggu surat panggilan dari Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Melalui panggilan itu, ia berujar, akan berkesempatan menjelaskan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

    "Saya lagi menunggu suratnya, pasti seru, nih," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat, 13 Maret 2015.

    Ahok memastikan akan memenuhi panggilan Tim Angket. Dalam pemanggilan tersebut, ia berencana membeberkan nama para anggota Dewan yang kerap menitipkan pokok pikiran kepada satuan kerja perangkat daerah. Ia mengklaim memiliki data mengenai nama-nama tersebut.

    Menurut Ahok, pemerintah DKI tak akan berkompromi ihwal penyusunan APBD. Menurut dia, evaluasi yang dikirimkan Kementerian Dalam Negeri akan tetap dibahas bersama Badan Anggaran. Meski begitu, ia menjamin pembahasan hanya akan mengubah poin-poin yang disebutkan Kementerian.

    Penolakan itu, ujar Ahok, bertujuan agar anggaran siluman yang muncul pada APBD 2014 tak terulang lagi. Berdasarkan informasi yang diterima Ahok dari penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, ada sejumlah tersangka anggaran siluman. "Maka itu kami tak mau ada kompromi lagi," kata Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.