Ahok Bingung dengan Hak Angket, Begini Reaksinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Veronica Tan didesak oleh warga yang berebut mendapatkan yang dibagikan oleh istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja tersebut usai ikuti peringatan Hari Ibu Ke-86 di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta, 22 Desember 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Veronica Tan didesak oleh warga yang berebut mendapatkan yang dibagikan oleh istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja tersebut usai ikuti peringatan Hari Ibu Ke-86 di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta, 22 Desember 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku bingung dengan penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Ia menganggap hak angket itu sudah tidak lagi sesuai dengan substansinya.

    Penggunaan hak itu semula bertujuan menyelidiki proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Namun, malah ada pemanggilan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni, yang tak berhubungan dengan APBD.

    Tim Angket DPRD mempermasalahkan kehadiran istri dan adik Ahok dalam rapat revitalisasi Kota Tua. "Saya bingung, hak angket APBD berubah menjadi hak angket Kota Tua. Mereka seperti orang panik," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 13 Maret 2015.

    Adapun Sylviana dicecar soal revitalisasi Kota Tua oleh tim angket DPRD. Rapat yang berlangsung pada pekan lalu itu juga mengundang Veronica Tan dan Harry Basuki, istri dan adik Ahok. Menurut Ahok, kehadiran istri dan adiknya merupakan undangan dari Sylviana.

    Ia berujar, Sylviana meminta agar istri dan adiknya untuk turut duduk di kursi pimpinan. Keduanya diminta untuk menyumbangkan ide dan masukan dalam pertemuan tersebut. "Adik saya jadi pembicara, Ibu Silvy meminta dia duduk di tengah," tutur Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.