Kisruh APBD DKI, Kenapa Bekasi Ikut Cemas?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Humasbekasikota.com

    Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Humasbekasikota.com

    TEMPO.COBekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta segera selesai. Sebab, di wilayahnya terdapat proyek yang dibiayai pemerintah DKI sebesar Rp 98 miliar. "Inginnya hibah cair tahun ini," kata Rahmat, Jumat, 13 Maret 2015.

    Dana hibah sebesar Rp 98 miliar itu akan dipakai untuk penyempurnaan jalan sisi selatan Kali Malang sebesar Rp 60 miliar, penyempurnaan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur sebesar Rp 30 miliar, dan infrastruktur di sekitar Cipendawa Rp 8 miliar.

    Rahmat mengatakan, jika pemerintah DKI menggunakan APBD 2014, dana hibah otomatis tidak turun. Karena itu, pihaknya berharap DKI menggunakan APBD 2015, sehingga dana hibah kepada Kota Bekasi dapat dicairkan pada tahun ini.

    Menurut Rahmat, proyek itu sangat penting bagi Kota Bekasi karena dapat mengurai kemacetan. Misalnya, di jalan sisi selatan Kali Malang, bisa mengurangi kepadatan arus di Jalan KH Noer Ali—salah satu akses utama menuju DKI Jakarta.

    Sedangkan infrastruktur penunjang di Jalan Joyo Martono bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas. Alasannya, di jalur tersebut terdapat jembatan yang sudah dilebarkan 8 meter. "Di jembatan sudah tidak macet, tinggal di jalan menuju jembatan itu," kata Rahmat.

    Rahmat menambahkan, bantuan dana hibah dinilai sangat membantu. Sebab, nilai APBD Kota Bekasi hanya Rp 3,9 triliun, jauh lebih rendah dari DKI yang mencapai Rp 73 triliun lebih. "Anggaran kami terbatas," kata Rahmat.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Tumai, mengatakan proyek infrastruktur di wilayah setempat sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pembangunannya diminta agar segera diselesaikan. "Pembangunan secepatnya lebih baik," kata Tumai.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.