Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serang Ahok dengan Hak Angket, Ini Kronologi Manuver Dewan  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menyalami sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat menemuinya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menyalami sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat menemuinya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proses penyelidikan Tim Angket Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap Rancangan APBD DKI 2015 dan etika pemerintah daerah masih berlangsung. Proses penyelidikan berdasarkan undang-undang memiliki masa kerja 60 hari sejak panitia angket ditetapkan. "Angket masih jalan terus. Fokus kami kan ada dua. (Kami) mengejar soal APBD 2015 dan juga etika pemerintahan daerah," kata Sekretaris Tim Angket Selamat Nurdin pada Tempo, Ahad, 15 Maret 2015.

Penyelidikan oleh Tim Angket diawali dengan digelarnya pertemuan bersama Tim Badan Anggaran DPRD. Pertemuan ini berlangsung pada Senin, 9 Maret 2015. Pertemuan tersebut diadakan untuk mengetahui proses pembahasan anggaran di Banggar dari awal hingga proses terbentuknya dokumen RAPBD DKI 2015. Pertemuan pun membahas soal prosedur penyampaian dokumen RAPBD DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa dokumen RAPBD DKI 2015 yang diserahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Kemendagri tanggal 4 Februari 2015 ilegal serta tak sesuai prosedur. Alasannya, dokumen yang diserahkan bukanlah dokumen yang telah dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam paripurna.

Dalam pertemuan pada 11 Maret 2015, Tim Angket memanggil konsultan e-budgeting Gagat Wahono. Dalam pertemuan tersebut, Gagat sempat dicecar banyak pertanyaan terkait sistem pengerjaan e-budgeting, juga soal tim yang dilibatkan untuk pengadaan sistem. Dalam pertemuan ini, tim mencurigai Pemprov DKI yang menerima sistem e-budgeting secara cuma-cuma.

Pertemuan selanjutnya, 12 Maret 2015, tim mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dari pertemuan dengan TAPD, tim menyimpulkan tahapan perencanaan pembicaraan dan pembahasan RAPBD 2015 diakui TAPD tidak berjalan ideal. Tim Angket mengakui pembahasan RAPBD sudah melalui pembahasan jadwal yang sesuai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

TAPD mengakui bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPA) tidak terperinci. Karena itu, tim menyimpulkan adanya indikasi RAPBD yang dikirim ke Kemendagri bukan yang disetujui bersama. "Dan sangat sangat jelas dokumen yang dikirim bukan pembahasan bersama," kata Ketua Tim Banggar Mohamad Sangaji saat itu.

Pertemuan keempat, tim mengundang Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea terkait penyelenggaraan revitalisasi Kota Tua yang melibatkan pendanaan dari pihak swasta atau pengelolaan dana Corporate Social Responsility (CSR). Pertemuan ini menyimpulkan adanya indikasi nepotisme yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena telah melibatkan istri dan adiknya dalam proyek tersebut.

Tim masih terus melanjutkan penyelidikan hingga pekan ini. Menurut Selamat Nurdin, Senin besok tim akan memanggil sejumlah BUMD untuk dimintai keterangan soal pengadaan dana CSR. Agenda tim yang ditekankan selanjutnya adalah menelusuri terkait etika pemda. "Untuk penelusuran etika pemda, kami harus melakukannya secara sampling, salah satunya tentang dana CSR," kata Selamat pada Tempo, Ahad, 15 Maret 2015.

AISHA SHAIDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

10 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

16 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

21 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.