Dipesan Ahok, Penyelidikan APBD Siluman Segera Diumumkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meluapkan emosinya usai kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Rapat yang digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir ricuh dan belum ada penyelesaian. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meluapkan emosinya usai kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Rapat yang digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir ricuh dan belum ada penyelesaian. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta Bonny Anang Dwiyanto mengatakan proses pengumpulan data dan dokumen pengadaan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sudah memasuki tahap akhir. 

    Ia memprediksi penyelidikan dokumen tersebut akan rampung pada pekan ini. "Mudah-mudahan hasilnya sudah dapat diketahui pekan ini," kata Bonny, Ahad, 15 Maret 2015.

    Proses ini dilakukan menyusul permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok menduga ada anggaran siluman yang muncul dalam APBD 2014. Ia berujar, program tersebut diduga dicantumkan setelah APBD disahkan.

    Bonny menjelaskan penyelidikan bertujuan mengetahui ada atau tidak upaya penggelembungan dana yang dilakukan pada pengadaan barang. Menurut dia, temuan sementara yang menjadi sorotan adalah pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat catu daya listrik sementara di berbagai sekolah di Jakarta.

    Dalam APBD 2014, ada 25 proyek pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan 24 proyek pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Pengadaan UPS pada kedua suku dinas itu masing-masing bernilai Rp 5,8 miliar.

    Bonny berujar, proses pengumpulan data dilakukan sambil meminta keterangan kepada perusahaan pemenang tender dan sekolah yang menerima UPS. Selain itu, penyelidikan dilakukan kepada kontrak pengadaan. "Hasil penyelidikan tentang kerugian negara belum diketahui," kata Bonny.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.