TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh antara Pemerintah Provinsi DKI dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 tak kunjung reda. Akibatnya, program di wilayah DKI telantar hingga kini.
"Seharusnya kami sudah bisa mulai beli peralatan banjir," kata Lurah Bidara Cina Nasrudin kepada Tempo, Senin, 16 Maret 2015.
Menurut dia, program kelurahannya yang terhambat terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan, ketertiban, dan kebersihan. Selain itu, program penanganan bencana kelurahan yang dijadikan program unggulan pun belum dapat dimulai. "Mau tidak mau kami harus menunggu, baru mulai belanja," kata dia. Padahal, kawasan pemukiman padat penduduk Bidara Cina yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur, ini merupakan daerah langganan banjir.
Sementara itu, program layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dia mengatakan sebisa mungkin tak mengorbankan keperluan masyarakat yang datang ke kelurahan. Karena itu, dia pun harus merogoh tabungannya untuk membantu kelangsungan pelayanan masyarakat.
Berdasarkan pagu anggaran 2015 versi pemprov, Kelurahan Bidara Cina mendapat dana sebesar Rp 9.423.900.000. Dana ini digunakan untuk keperluan operasional kelurahan dan pengadaan alat-alat guna menunjang kesejahteraan warga. Dana yang paling besar digunakan untuk mendukung pelaksanaan penanganan segera di kelurahan sebesar Rp 2.568.900.000.
Selain itu, total jumlah dana pengadaan pun tak sedikit. Misalnya, penanganan bencana kelurahan dianggarkan Rp 600 juta. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Rp 180 juta, pengadaan sarana dan prasarana ketertiban masyarakat Rp 300 juta, dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan masyarakat Rp 350 juta.
"Kini yang jadi prioritas adalah layanan masyarakat. Belanja fasilitas cegah banjir ditahan dulu," kata dia.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
