Ahok Beberkan Cara Dewan Selundupkan Dana Siluman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkukuh tak akan memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 saat pembahasan evaluasi dengan Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlangsung hari ini, Selasa, 17 Maret 2015.

    Ahok menjelaskan alasannya. Menurut dia, tak mungkin anggota Dewan tak mengetahui soal dua dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Ya kita akan bahas kalau mereka tidak mau intinya sederhana. Kalau mereka memaksa memasukkan Rp 12,1 triliun ke dalam komponen ini saya tolak," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin, 16 Maret 2015.

    Ahok yakin anggota Dewan mengetahui keberadaan dua dokumen RAPBD beda versi tersebut. Alasan Ahok, sistem penyusupan anggaran pokok pikiran oleh Dewan ke RAPBD 2015 adalah dengan melakukan pemotongan sebesar 10 sampai 15 persen dari data anggaran yang sudah ada. "Mereka tahu enggak DPRD ada APBD DKI? Tahu. Dia potong 10-15 persen, duitnya buat ngisi Rp 12,1 Triliun," kata Ahok.

    Menurut Ahok, perbedaan sederhana dari dua dokumen RAPBD DKI 2015 hanya dua hal saja, "Punya kami dikurangi 10-15 persen, duitnya buat masukin Rp 12,1 triliun. Itu saja," Ahok berujar.

    Dalam temuan yang diperoleh dari situs kawalapbd.org, Ahok melanjutkan, hanya ditemukan selisih anggaran sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan anggaran Rp 2,1 triliun sisanya, kata Ahok, sudah diatur bersama anak buahnya yang nakal dengan cara dimasukkan dalam anggaran SKPD tertentu.

    "Kami gampang lacak itu. Kalau begitu masuk akal enggak, kalau DPRD tidak tahu APBD kami?"  kata mantan politikus Partai Gerindra tersebut.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.