TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkukuh tak akan memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 saat pembahasan evaluasi dengan Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlangsung hari ini, Selasa, 17 Maret 2015.
Ahok menjelaskan alasannya. Menurut dia, tak mungkin anggota Dewan tak mengetahui soal dua dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Ya kita akan bahas, kalau mereka tidak mau intinya sederhana. Kalau mereka memaksa memasukkan Rp 12,1 triliun ke dalam komponen ini saya tolak," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin, 16 Maret 2015.
Ahok yakin anggota Dewan mengetahui keberadaan dua dokumen RAPBD beda versi tersebut. Alasan Ahok, sistem penyusupan anggaran pokok pikiran oleh Dewan ke RAPBD 2015 adalah dengan melakukan pemotongan sebesar 10 sampai 15 persen dari data anggaran yang sudah ada. "Mereka tahu enggak DPRD ada APBD DKI? Tahu. Dia potong 10-15 persen, duitnya buat ngisi Rp 12,1 triliun," kata Ahok.
Menurut Ahok, perbedaan sederhana dari dua dokumen RAPBD DKI 2015 hanya dua hal saja, "Punya kami dikurangi 10-15 persen, duitnya buat masukin Rp 12,1 triliun. Itu saja," Ahok berujar.
Dalam temuan yang diperoleh dari situs kawalapbd.org, Ahok melanjutkan, hanya ditemukan selisih anggaran sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan anggaran Rp 2,1 triliun sisanya, kata Ahok, sudah diatur bersama anak buahnya yang nakal dengan cara dimasukkan dalam anggaran SKPD tertentu.
"Kami gampang lacak itu. Kalau begitu masuk akal enggak kalau DPRD tidak tahu APBD kami?" kata mantan politikus Partai Gerindra tersebut.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta diwakili Tim Badan Anggaran akan mempertanyakan suntikan dana atas lima badan usaha milik daerah kepada Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI pada agenda pembahasan hasil evaluasi APBD dari Kemendagri, Selasa, 17 Maret 2015.
"Akan saya tanyakan supaya masyarakat tahu. Selama ini kan masyarakat mendengarnya DPRD korupsi, menipu, tapi kenyataan yang ada setelah kita rapat internal DPRD, ada temuan-temuan seperti ini," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Senin, 16 Maret 2015.
AISHA SHAIDRA
