Ratusan Pejabat DKI Penuhi Rapat Evaluasi APBD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana berbicara denga peserta rapat  setelah kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana berbicara denga peserta rapat setelah kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah melakukan pertemuan di gedung DPRD DKI, Selasa, 17 Maret 2015.

    Mereka akan membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Menjelang pukul 10.00 WIB, ratusan SKPD DKI Jakarta berseragam cokelat gading sudah berkumpul di depan ruangan serbaguna dan di depan ruang paripurna.

    Di dalam ruang serbaguna telah hadir beberapa SKPD, seperti Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman, serta beberapa wali kota, seperti Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi.

    Belum terlihat tanda-tanda pertemuan yang diagendakan mulai pukul 10.00 WIB ini akan dimulai. Pimpinan Banggar, Prasetyo Edi, belum terlihat hadir di dalam ruangan. Tim Banggar yang sudah menduduki kursi pertemuan terpantau baru ada sepuluh orang. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik baru tiba di ruang pertemuan sekitar pukul 10.15 WIB.

    Ruangan pertemuan juga dipenuhi para staf yang duduk maupun berdiri dari berbagai dinas. Sejumlah petugas terlihat mondar-mandir mencari kursi tambahan dari berbagai ruangan. Sebagian lain lebih memilih untuk menunggu di luar ruangan.

    Rapat ini bertujuan untuk membahas hasil evaluasi Kemedagri terhadap RAPBD DKI tahun Anggaran 2015. Tujuan akhir dari pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari ke depan ini akan menghasilkan peraturan daerah untuk mengesahkan anggaran selama setahun ke depan. Namun jika pertemuan berujung buntu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau mesti menggunakan APBD berplafon tahun anggaran 2014.

    Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman, yang dimintai komentar oleh wartawan mengatakan rapat akan membahas APBD yang pernah dikirim ke Kementerian dalam Negeri. "Soal APBD yang mana dulu? Versi Pemda atau DPRD dulu?" kata Prabowo.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.