Ahok Pegang Rahasia Anggota DPRD Pemain Anggaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang terlibat dalam 'permainan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.

    Ahok, sapaan Basuki, mengklaim sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan yang terlibat dalam penyisipan anggaran siluman berupa pokok pikiran. "Saya tahu siapa saja yang main," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 17 Maret 2015.

    Salah satunya adalah, Ahok menyebutkan, pengadaan buku pendidikan dari seorang anggota Dewan. Ahok berujar harga buku tersebut sebenarnya Rp 45 ribu per buah. Namun dalam APBD 2014, nilainya membengkak menjadi Rp 100 ribu per buah.

    Dalam APBD 2014, buku yang dimaksud Ahok terdiri dari beberapa pengadaan. Judul buku tersebut di antaranya Dari Delman Menuju MRT untuk SMP Rp 600 juta, Dari Delman Menuju MRT untuk SMA Rp 500 juta, Dari Delman Menuju MRT untuk SD Rp 830 juta, dan Dari Delman Menuju MRT untuk SMK Rp 500 juta.

    Buku lainnya yakni Urban Batavia Urban Jakarta Rp 500 juta, Jakarta Dulu Rawa Sekarang Pencakar Langit untuk SMA/SMK Rp 500 juta, dan Batavia Era Kolonial Hingga Jokowi Rp 500 juta.

    Tak hanya nama anggota DPRD yang bermain dalam anggaran, Ahok mengklaim sudah mengetahui nama anak buahnya yang bersekongkol dengan anggota Dewan. Ia berujar, pegawai yang terbukti menyisipkan proyek dan anggaran siluman pada APBD 2014 akan dicopot dari jabatannya.

    Selain itu, Ahok memastikan penyelidikan kepolisian mengenai APBD 2014 juga akan berlanjut. Ia menyerahkan proses tersebut ke kepolisian. "Silakan mengaku ke polisi, tak perlu ke saya," kata Ahok.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan satuan kerjanya sudah mulai memanggil para mantan pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Pemanggilan ini, kata dia, bertujuan menelusuri letak kesalahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Meski begitu, Lasro enggan merincikan nama-nama pejabat yang dipanggil.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.