Ahok vs DPRD, Ketua Dewan Protes Pemberitaan Media

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan), mengetok palu usai rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Menurut Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, sebanyak 106 anggota Dewan sudah menandatangani surat usulan penggunaan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan), mengetok palu usai rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Menurut Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, sebanyak 106 anggota Dewan sudah menandatangani surat usulan penggunaan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Edi Prasetyo Marsudi membuka rapat pembahasan anggaran hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 18 Maret 2015. Dia memprotes pemberitaan media massa yang terlalu berlebihan. "Kesannya ini kisruh, padahal hanya miskomunikasi antara eksekutif dengan Dewan. Oleh sebab itu saya ingin transparan," ujar Edi dalam pengantar rapat.

    Rapat anggaran ini dihadiri Sekretaris Daerah Syaefullah dan jajaran satuan kerja perangkat dinas (SKPD). Sementara Edi, politikus dari PDIP, mengenakan jaket kulit hitam didampingi Abraham "Lulung" Lunggana, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP.

    Rapat Badan Anggaran ini bertujuan menghasilkan peraturan daerah untuk mengesahkan anggaran selama setahun ke depan.  Jika rapat ini berujung buntu, Pemerintah Provinisi Jakarta mau tidak mau mesti menggunakan APBD berplafon tahun anggaran 2014.

    Dalam rapat ini, hanya kepala SKPD saja yang boleh masuk. Kepala suku dinas dan jajarannya terpaksa duduk di luar. "Harusnya disiapkan ruang yang lebih besar, jadi kepala dinas tidak sendirian. Ada terlihat dukungan nyata dari jajaran di bawahnya," ujar Henry Dunant, Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat.

    Kisruh anggaran DKI Jakarta dimulai oleh adanya indikasi penyusupan anggaran sebesar Rp 12,19 triliun oleh oknum DPRD dan pejabat. Akibatnya pembahasan tersendat-sendat. Hingga hari ini, anggaran belum diketok palu.

    Menurut Henry, dia tak peduli apakah akan menggunakan anggaran APBD 2015 atau 2014. "Yang penting kami segera kerja. Kalau deadlock terus ya bagaimana kami akan bekerja? Turap di Taman Sari itu sebentar lagi jebol," kata Henry di luar ruang rapat.

    Meskipun, kata dia, jika menggunakan anggaran 2014 akan rugi. "Ya kalau dipotong misalnya turap 10 kilometer jadi tujuh kilometer akan percuma, banjir enggak akan teratasi. Lebih baik enggak kerja sekalian," katanya.

    DINI PRAMITA | AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.