TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat pembahasan anggaran DKI Jakarta 2015 tampak kebingungan ketika mendengarkan dan memperhatikan pemaparan Sekretaris Daerah Syaefullah. Ia menanyakan ihwal pengalihan renovasi total gedung sekolah dari Dinas Perumahan ke Dinas Pendidikan.
"Ada duplikasi. Pembangunan sekolah ada di Dinas Pendidikan, sementara pengerjaan ada di Dinas Perumahan. Tetapi perawatan masih di Dinas Pendidikan? Busuknya kenapa kok pembangunan di perumahan?" kata Prasetyo dalam rapat pembahasan evaluasi RAPBD DKI di gedung DPRD DKI, Rabu, 15 Maret 2015.
Setelah membuka rapat, Prasetyo sebenarnya telah memberi kesempatan kepada Syaefullah untuk memaparkan ringkasan hasil evaluasi anggaran. Saat pemaparan, Syaefullah memberikan penjelasan mengenai pengalihan semua kegiatan rehabilitasi total gedung sekolah ke Dinas Pendidikan. "Saran dari Kemendagri lebih baik dilimpahkan semua ke Dinas Perumahan," kata Syaefullah.
Setelah itu Syaefullah menjabarkan alasan rehabilitasi total awalnya dikerjakan oleh Dinas Perumahan. "Supaya Dinas Pendidikan tidak memikirkan proyek, fokus saja pada upaya mencerdaskan anak bangsa," kata dia. Tetapi, kata Syaefullah, Kemendagri tidak berkenan sehingga semua diserahkan ke Dinas Pendidikan.
Lantaran masih kebingungan soal dana pendidikan, hal ini ditanyakan lagi oleh Prasetyo. Syaefullah kemudian menjelaskan bahwa sesuai dengan anjuran Kemendagri, semua rehabilitasi sekolah baik total, sedang dan ringan (perawatan) dikembalikan ke Dinas Pendidikan.
Menanggapi penjelasan tersebut, Praseto mengatakan, "Sebetulnya tidak masalah ini mau di perumahan atau di pendidikan. Tidak perlu dikembalikan tidak masalah, saya sebagai anggota harus mengawasi ini, jangan sampai ada sekolah ambruk."
Sesaat sebelum rapat ronde dua dimulai pukul 15.30, Prasetyo lagi-lagi masih bingung dengan hal yang sama. Di depan media ia berkata, "Soal sekolah saya sikapi karena selama ini kan amburadul. Ini perawatan rehabilitasi sedang-ringan kok masih di pihak pendidikan, semestinya semua saja di pihak perumahan." Padahal Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman dan Kepala Dinas Perumahan Ika Sri Lestari sudah memberikan penjelasan terkait dengan hal itu saat rapat pukul 11.00.
DINI PRAMITA