Ini Penjelasan Bos Aetra Soal Loyonya Tekanan Air  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar Gedung Wisma Kosgoro di Jakarta, 9 Maret 2015. Api yang bermula terlihat dari lantai 16 dan merembet hingga lantai 19 yang masih belum diketahui penyebabnya. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar Gedung Wisma Kosgoro di Jakarta, 9 Maret 2015. Api yang bermula terlihat dari lantai 16 dan merembet hingga lantai 19 yang masih belum diketahui penyebabnya. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Direktur Operasional PT Aetra Air Jakarta Lintong Hutasoit mengakui perusahaannya belum bisa memberikan air yang cukup untuk pemadam kebakaran. "Karena dalam satu tahun marak terjadi pencurian air," katanya kepada Tempo, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2015.

    Pernyataan Lintong itu menjawab keluhan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Subejo. Hal itu terkait dengan kasus kebakaran Wisma Kosgoro di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 9 Maret 2015.

    Saat itu puluhan mobil pemadam kebakaran terpaksa mengambil air dari kolam yang di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka sudah mengambil air dari hidran dan sumber air milik Aetra atau Palyja, tapi lemah atau loyo semprotannya. "Kadar air yang dialirkan dari PDAM semprotannya tidak cukup kuat," ujar Subejo.

    Untuk mendapat tekanan air yang cukup bagi pemadam kebakaran, tutur Lintong, minimal pencurian air turun sampai angka 20 persen. Pada 2014, Aetra mencatat pencurian air mencapai 41 persen atau 8 juta meter kubik air yang dicuri dari total 22 juta meter kubik. "Diperkirakan, pada 2023, pencurian air baru di angka 25 persen," katanya.

    Menurut Lintong, karena maraknya pencurian air, masyarakat harus sadar dan bekerja sama menghilangkan pencurian. "Kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat," ucapnya.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.