DPRD Vs Ahok, Dewan Terpecah Soal Solusi Anggaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang demonstran wanita yang tergabung dalam Barisan Insan Muda, ikut berunjuk rasa dalam mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015. Aksi tersebut menolak hak angket yang diajukan anggota DPRD. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Seorang demonstran wanita yang tergabung dalam Barisan Insan Muda, ikut berunjuk rasa dalam mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015. Aksi tersebut menolak hak angket yang diajukan anggota DPRD. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Wajah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak masam setelah melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Dewan di gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. Prasetyo, yang biasanya meladeni serbuan pertanyaan wartawan, mendadak bungkam dan pergi meninggalkan gedung Dewan. Dari dalam ruang rapat, terdengar teriakan, “DPRD pecah.” Suara itu berasal dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas.

    Hasbiallah menjelaskan, sejatinya pertemuan itu membahas sikap fraksi atas revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Namun, belum juga dimulai, rapat itu bubar karena terjadi perdebatan di antara sesama anggota Dewan. “Beberapa fraksi ingin memakai APBD 2015, (terbit peraturan daerah) dan ada yang memilih peraturan gubernur (artinya menggunakan APBD 2014),” katanya.

    Fraksi yang menolak peraturan daerah, menurut Hasbiallah, khawatir citranya buruk di masyarakat karena merekalah penggagas hak angket. Hak ini dilancarkan untuk menyelidiki kesalahan dalam pengisian pagu anggaran dalam rancangan APBD 2015. “Ada partai yang gengsi, mau ditaruh di mana muka DPRD kalau pakai perda,” ujarnya.

    Adapun sikap Fraksi PKB, dia mengatakan, mendukung pemerintah menggunakan rancangan APBD 2015. Alasannya, jika menggunakan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun, perlu mengubah lagi setiap mata anggaran, dan tentu proses itu memakan waktu lama. Sikap PKB sejalan dengan PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengatakan mendukung perda. Sebab, banyak kegiatan yang terbengkalai jika menggunakan APBD 2014. “Kami ini mementingkan rakyat,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Lucky Prihatta Sastrawiria memilih menggunakan APBD 2014. Demokrat, ujar dia, sejak awal menolak membahas hasil evaluasi kementerian. Alasannya, rancangan APBD 2015 bukan hasil pembahasan bersama.

    Bukan cuma itu, sejumlah anggota Dewan juga mempersoalkan sikap beberapa wakil rakyat Jakarta yang hadir dalam perbaikan rancangan anggaran di Gedung Pola, Kompleks Perkantoran Pemerintah DKI Jakarta, kemarin pagi. Anggota Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, menilai langkah itu mencari kepentingan untuk diri sendiri. “Hadir ke sana-kemari, nanti ditegur,” kata Prabowo.

    Seorang anggota Dewan yang menyaksikan revisi rancangan APBD 2015 di Gedung Pola, Bestari Barus, menyatakan tak ada yang berhak melarangnya menghadiri acara apa pun. Apalagi, dalam acara tersebut, anggota Dewan diundang secara resmi. “Apa yang saya lakukan sudah benar,” kata politikus dari Partai Nasional Demokrat itu.

    Bestari malah heran dengan anggota Dewan yang menolak datang ke Gedung Pola. Menurut dia, perbaikan anggaran secara terbuka itu patut diapresiasi karena semua orang dapat mengetahui bagaimana cara kerja e-budgeting.

    Menanggapi perpecahan di lingkup internal Dewan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ogah turut campur. “Kalau ribut, berarti kami gunakan APBD 2014," kata Ahok--sapaan Basuki. Adapun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mempersoalkan jika akhirnya menggunakan pergub. “Kami sudah siapkan plan A-C,” kata dia. Meski demikian, ia tetap berharap DKI menggunakan perda.

    ERWAN HERMAWAN | LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.