Lulung Bawa Ormas Betawi Urus Kaka Slank

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dikenal dengan panggilan Haji Lulung. TEMPO/Seto Wardhana

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dikenal dengan panggilan Haji Lulung. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan masalah dia dengan Kaka, vokalis Slank, tak perlu diperpanjang lagi. "Alhamdulillah, sudah selesai," ujarnya di kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Maret 2015.

    Lulung--sapaan Lunggana--menuturkan siang tadi pihak Slank sudah meminta maaf. "Bunda Iffet (manager Slank) mewakili Kaka," katanya.

    Menurut Lulung, permintaan maaf Slank tersebut disampaikan pada Rabu lalu. Bunda Iffet menyampaikan permintaan maaf melalui musyawarah bersama organisasi Pemuda Panca Marga dan Bamus Betawi. Lulung menjabat Wakil Ketua Bamus Betawi, payung dari puluhan organisasi Betawi. 

    Dengan permintaan maaf tersebut, Lulung urung melaporkan Kaka dengan pasal pencemaran nama baik dan mengaku sudah legawa.

    "Sekarang kami lagi atur waktu untuk bisa makan bareng," tutur Lulung. Tapi niatan tersebut tak akan terealisasi dalam waktu dekat. Musababnya, baik Lulung maupun Slank sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. "Slank sibuk roadshow. Saya sibuk urus APBD," katanya.

    Sebelumnya, perseteruan antara Lulung dan Kaka dipicu kekesalan Kaka dengan tingkah Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta tersebut. Kaka sampai memakai kaus bertuliskan "Lulung lulusan pemulung."

    Tak terima, Lulung mensomasi Kaka. Lulung memberi Kaka waktu hingga Rabu, 18 Maret 2015, untuk meminta maaf. Jika Kaka tak meminta maaf, dia mengancam akan menjebloskan Kaka ke penjara.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.