Hadapi DPRD: Ahok Berani Perang, Sutiyoso Ajak Ngopi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso dan sejumlah tokoh partai politik hadir dalam pembukaan Rapimnas V partai Golongan Karya di Jakarta (22/11). TEMPO/Seto Wardhana.

    Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso dan sejumlah tokoh partai politik hadir dalam pembukaan Rapimnas V partai Golongan Karya di Jakarta (22/11). TEMPO/Seto Wardhana.

    TEMPO.COJakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memiliki cara tersendiri untuk menghindari kisruh anggaran selama masa kepemimpinannya. Gubernur DKI 1997-2007 itu menuturkan terbiasa mengundang anggota Dewan ke rumahnya untuk membahas permasalahan anggaran.

    "Saya biasa mengajak anggota DPRD coffee morning di rumah," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 19 Maret 2015.

    Sutiyoso atau yang populer disapa Bang Yos itu menjelaskan, dia meminta Sekretaris Daerah untuk mengundang anggota Dewan dari komisi tertentu untuk berdiskusi di rumahnya. Ketua Umum Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia itu mencontohkan, jika dalam rapat pembahasan anggaran ada program prioritasnya tak disetujui oleh anggota Dewan, ia akan mendiskusikan penolakan itu bersama legislator di rumahnya.

    Menurut Bang Yos, cara tersebut efektif untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah DKI dan anggota Dewan dibanding harus mengungkapkan permasalahan dan saling tuduh melalui media. "Pada dasarnya semua orang minta diuwongke, dimanusiakan, dan jangan mempermalukan orang di depan umum," katanya.

    Untuk mencegah korupsi anggaran, kata Bang Yos, dia berbicara langsung dengan satuan kerja perangkat daerah dan anggota Dewan. "Saya biasanya berkata, 'Jika kamu menjadi pesakitan KPK gimana, kasihan keluargamu'," katanya.

    Selain itu, Bang Yos melanjutkan, untuk menghindari korupsi anggaran, dia biasanya memegang salinan APBD agar mempermudah pengawasan. "Hal itu terbukti ampuh karena selama masa kepemimpinan saya tak ada anak buah saya yang masuk penjara," ucapnya.

    Cara Sutiyoso amat berbeda dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berani mencoret usulan anggota Dewan dalam APBD. Anggota Dewan yang tak terima dengan keputusan tersebut lantas menggulirkan hak angket terhadap Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu lantas meladeni "perang" itu dengan  melaporkan anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan permainan anggaran sebesar Rp 12,19 triliun di APBD 2015.

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.