Ini Konotasi DPRD DKI: Ribut Terus, Dana Siluman, Musuh Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) berorasi saat aksi memberi dukungan kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2015. Tempo/Fajar Januarta

    Aktivis dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) berorasi saat aksi memberi dukungan kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2015. Tempo/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta--Populi Center menggelar survei publik terkait kisruh anggaran siluman APBD 2015. Mereka pun menanyakan secara terbuka tentang yang diingat publik terkait Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' dan DPRD. "Mereka ditanya apa yang pertama kali terpikir jika disebut nama Ahok dan DPRD," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis, 19 Maret 2015.

    Setelah diformulasikan, terdapat 16 kata yang dianggap menggambarkan sosok Mantan Anggota Komisi II DPR-RI. Mayoritas responden mengenal Ahok dengan kata gubernur, tegas, berani, emosional, keras, arogan, dan aspiratif. Ada juga responden yang menganggap Ahok cerdas, kritis, disiplin, blak-blakan, tionghoa, banjir, hingga jujur.

    "Sebagian besar lebih berkonotasi yang positif," kata Nico.

    Pertanyaan serupa juga diberikan terhadap DPRD. Hasilnya, top of mind responden menyebutkan kata-kata berkonotasi negatif kepada lembaga legislatif tersebut. Kata-kata yang paling sering disebutkan peserta survei adalah Haji Lulung, korupsi, tidak aspiratif, kisruh, dana siluman, dan kurang peduli rakyat.

    Selain itu, anggapan yang muncul jika disebut DPRD adalah koruptor, berantakan, wakil rakyat, ribut terus, dan musuh Ahok. "Haji Lulung terkenal karena pengaruh media sosial juga," kata dia.

    Nico mengatakan, hasil itu sesuai dengan upaya Ahok dalam kisruh dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Kesan publik itu muncul setelah dia dianggap bisa mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Publik pun mendukung meminta Ahok untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran itu kepada aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, atau polisi.

    Sedangkan bagi DPRD, citra tersebut muncul setelah melihat sepak terjang anggota dewan usai dilantik. Soalnya, tak lama setelah dilantik, sesama anggota dewan malah ribut-ribut terkait Alat Kelengkapan Dewan. Setelah terbentuk, DPRD kembali terlibat 'perang' dengan Ahok dalam pembahasan anggaran.

    Hal itu, kata Nico, menjadi pekerjaan rumah bagi dean secara kelembagaan dan legislator secara perorangan. "Mereka harus berjuang untuk merebut hati rakyat, karena kan mereka mengklaim sebagai wakil rakyat," ujar dia.

    Riset Populi Center digelar pada 11-14 Maret 2015 dengan melibatkan 1.000 responden. Penelitian dilakukan menggunakan metode random sampling di 6 wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Pemilihan responden disesuaikan dengan proporsi populasi sensun penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan margin of error dalam survei ini sebesar 3,09 persen.

    DIMAS SIREGAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.