Ahok: DPRD Sengaja Mempermainkan Kami  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sengaja menciptakan kekacauan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, ujar dia, selalu ada manuver baru yang dilancarkan Dewan pada setiap prosesnya.

    "Mereka sengaja mempermainkan kami," ucap Ahok di Balai Kota, Ahad, 22 Maret 2015.

    Ahok menuturkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi semula menjamin berlakunya Peraturan Daerah tentang APBD 2015. Jaminan ini dilontarkan Prasetyo setelah mengunjungi ruang kerja Ahok pada Kamis, 19 Maret 2015. Namun belakangan, Badan Anggaran justru menolak lantaran APBD 2015 dianggap tak pernah dibahas bersama oleh kedua instansi.

    Ahok mengaku sudah beberapa kali menghubungi Prasetyo guna menanyakan maksud penolakan tersebut. Namun, kata dia, Prasetyo belum menggubris sambungan teleponnya. "Saya hubungi terus, tapi tak diangkat," ujarnya.

    Selain itu, Badan Anggaran juga terlibat dalam pembahasan evaluasi APBD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung pada pekan lalu. "Kami semua berharap APBD 2015 yang digunakan," ucapnya.

    Lantaran belum kunjung ada jalan tengah, Ahok mempersiapkan rancangan peraturan gubernur untuk melandasi penggunaan APBD 2014. Menurut dia, penerbitan peraturan gubernur merupakan opsi terakhir jika DPRD berkukuh menolak berlakunya Peraturan Daerah tentang APBD 2015.

    Mekanismenya, tutur Ahok, Pemerintah Provinsi DKI mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri yang berisi pemberitahuan bahwa Pemprov DKI dan DPRD tak menyepakati APBD 2015. Selanjutnya Kementerian akan menyatakan persetujuan terbitnya peraturan gubernur. Dia memprediksi kejadian ini bakal berlanjut hingga akhir masa pemerintahannya. "Bisa berantem terus sampai tahun 2017" kata Ahok.

    LINDA HAIRANI


    VIDEO TERKAIT:



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.