Ahok Tahu Kenapa Pembahasan APBD Buntu: DPRD Gengsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengimbau agar Gubernur dan DPRD DKI melakukan perdamaian agar tak ada konflik antar lembaga. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengimbau agar Gubernur dan DPRD DKI melakukan perdamaian agar tak ada konflik antar lembaga. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan penggunaan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 untuk membiayai pembangunan di Ibu Kota hampir pasti. Alasannya, Minggu malam, 22 Maret 2015, Ahok dihubungi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

    Ahok menuturkan isi percakapan telepon itu menyatakan DPRD tak akan berubah pikiran untuk menyepakati penggunaan APBD 2015. Namun ia tak menyebutkan nama anggota Dewan yang menghubunginya.

    "Saya sudah menduga kejadian ini sejak awal. Mereka gengsi," kata dia di Balai Kota, Senin, 23 Maret 2015.

    Ahok mengatakan sejak awal kemungkinan Dewan menyepakati penggunaan APBD 2015 kecil. Alasannya, DPRD telanjur menggunakan hak angket yang bertujuan menelusuri proses penyusunan APBD. Dewan menuding Ahok menyerahkan APBD palsu ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut DPRD, APBD yang diserahkan itu tak pernah dibahas bersama oleh kedua instansi.  Nah, persetujuan Dewan untuk menggunakan APBD 2015 berarti mementahkan penggunaan hak angket.

    "Hak angket untuk saya menjadi tak relevan," kata Ahok.

    Meski begitu, Ahok meminta warga Jakarta tak khawatir. Ia berujar saat ini semua proses lelang proyek kegiatan pembangunan sudah dimulai. Langkah ini diambil untuk menekan keterlambatan penyelesaian proyek sebagai efek dari kisruh antara pemerintah DKI dan DPRD.

    "Pelayanan publik juga jalan terus. Warga tak perlu khawatir," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.