ICW : Korupsi Pendidikan di Jakarta Rp 277 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 yang terbengkalai proses rehabilitasi gedungnya di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, (21/04). Dinas Pendidikan menyatakan, terdapatnya 18 sekolah yang terbengkalai rehabilitasi gedungnya di DKI Jakarta. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Suasana gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 yang terbengkalai proses rehabilitasi gedungnya di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, (21/04). Dinas Pendidikan menyatakan, terdapatnya 18 sekolah yang terbengkalai rehabilitasi gedungnya di DKI Jakarta. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO , Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Antara lain pengadaan UPS (uninterruptible power supply), printer 3D, scanner, dan 6 judul buku untuk sejumlah sekolah yang dibiayai APBD tahun 2014. "Anggarannya di mark up. Kebanyakan barangnya tidak bisa digunakan," ujar pengurus Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas di Jakarta,  Kamis, 26 Maret 2015.

    Lembaga ini memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp 277,9 miliar. Rinciannya, kerugian pengadaan UPS Rp 186,4 miliar, pengadaan printer dan scanner Rp 89,4 miliar, serta pengadaan 6 judul buku Rp 2,1 miliar.

    ICW juga melaporkan dugaan penilapan duit negara dalam paket kegiatan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta dari APBD Perubahan 2014. Firdaus mengatakan potensi penyimpangannya mencapai Rp 1,2 triliun. Anggaran tersebut merupakan bagian dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang membidangi bagian pendidikan.

    Menurut Firdaus, ada persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), distributor, peserta dan pemenang lelang. Kongkalikong ini terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang. Modusnya, dalam penetapan lelang, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok dan pemenang lelang.

    ICW menduga nilai HPS telah di-mark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang. Misalnya, PPK hanya menggunakan satu distributor yakni PT Fotec Solusi untuk menetapkan HPS. Mereka menetapkan Rp 149 ribu per buku. Padahal, harga wajar di percetakan hanya Rp 45 ribu per buku.

    Firdaus mengatakan pemilik sekaligus Direktur PT Fotec Solusi Nasrun Najib memiliki keterkaitan dengan PPK, Alex Usman (ketika itu menjadi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.  Mereka diduga sama-sama pengurus Palang Merah Indonesia di Jakarta Barat. Nasrun diduga juga menjadi pengurus Komite Olahraga DKI Jakarta.

    Tak hanya menetapkan HPS, kata Firdaus, PT Fotec Solusi ini juga menjadi pendukung sekaligus pemasok bagi perusahaan peserta lelang enam buku. Dia pun mensinyalir peserta lelang dan pemenang telah mengetahui informasi harga yang harus diajukan.

    Firdaus juga membuka persekongkolan pada pemilihan pemenang lelang. Menurut dia, peserta lelang yang telah lulus kualifikasi tidak hadir dalam evaluasi harga. Tujuannya, untuk memenangkan peserta yang menjadi pemenang lelang.

    Febri tahu kasus pengadaan UPS ini sudah diusut kepolisian. Namun, dia berharap kepolisian bisa koordinasi supervisi dengan KPK. "Kami peduli ke penegakan hukumnya agar komprehensif dan transparan," kata Febri. Dia meminta siapapun oknum yang terlibat harus dibongkar.

    Wakil Ketua KPK sementara Johan Budi mengatakan pihaknya akan memproses laporan ICW. "Setiap laporan akan diproses melalui telaah laporan," ujarnya. Dia juga belum ada rencana untuk mensupervisi kasus ini dengan kepolisian.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.