Dana Siluman DKI, Kenapa UPS Bisa Bengkak Jadi Rp 6 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ICW rilis hasil investigasi, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. ICW ungkapkan hasil penelusuran dana siluman Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam APBD 2014 terkait program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bermasalah dan dilaporkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto

    ICW rilis hasil investigasi, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. ICW ungkapkan hasil penelusuran dana siluman Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam APBD 2014 terkait program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bermasalah dan dilaporkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadaan UPS (uninterruptible power supply) menjadi salah satu item yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan pekerja ICW Febri Hendri mengatakan ada mark-up dalam pengadaan UPS yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 itu.

    "Mereka me-mark-up harga perkiraan sendiri," ujar Febri di gedung KPK, Kamis, 26 Maret 2015. Menurut dia, panitia lelang sebelum menggelar lelang membuat harga perkiraan sendiri untuk menilai apakah penawaran harga peserta lelang wajar atau tidak. "Kalau HPS ketinggian, maka harga penawaran bisa rendah," katanya. ICW menemukan kejanggalan dalam penetapan HPS.

    Febri mengatakan panitia lelang UPS menggunakan tiga harga dari tiga distributor, yakni PT Istana Multi Media dengan merek Philotea/120 kvA, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech/FR, dan PT Offistarindo Adhiprima dengan merek AEC/ALP. Mereka adalah pemasok dan pemberi dukungan bagi perusahaan peserta lelang lain. "Bagi kami janggal kalau panitia lelang memakai HPS dari distributor penyokong peserta tender," kata dia.

    Selama 2014 terdapat realisasi pengadaan UPS sebanyak 51 paket. Rinciannya yakni pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 49 paket dengan anggaran Rp 6 miliar per paket. Pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah satu paket nilai anggarannya sama. Sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng satu paket dengan anggaran Rp 1,37 miliar.

    Nilai Rp 6 miliar itu rincian komponen belanjanya adalah honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp 4,9 juta, belanja dokumen dan administrasi tender Rp 495 ribu, belanja pengadaan rak besi Rp 968 juta, belanja pengadaan UPS/Stabilize Rp 1,92 miliar, serta belanja pengadaan instalasi listrik Rp 3,1 miliar. "Kalau di pasaran, harga HPS tidak mahal, hanya Rp 800 juta dengan spesifikasi yang sama," ujar Febri.

    Dari paket realisasi pengadaan UPS itu, ternyata dimenangkan 39 perusahaan yang berbeda. Namun ada perusahaan yang memenangkan lebih dari satu paket. Ke-39 perusahaan ini juga telah memenangkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah DKI selama periode 2012-2014. Dari 39 rekanan tersebut, di antaranya CV Anugerah Indah Mahakarya, telah memenangkan 14 proyek dengan nilai anggaran Rp 49,4 miliar. PT Debindo Jaya, memenangkan 16 proyek dengan nilai Rp 73,7 miliar serta PT Dinamika Airufindo Persada memenangkan 17 proyek dengan nilai Rp 74,6 miliar.

    Febri mengatakan pengadaan UPS dan item lain, seperti enam paket buku, printer 3D, serta scanner itu terjadi setelah satuan kerja perangkat daerah mengajukan anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kami menduga ini ada kongkalikong," ujarnya.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.