2 Tahun Ahok-Lulung Cs Bergulat: Kartu Pintar hingga Angket  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    TEMPO.COJakarta - Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memakzulkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan tetap konsisten mengajukan angket terhadap Gubernur DKI.

    “Internal DPRD masih kompak, kecuali NasDem,” kata Lulung—panggilan Abraham Lunggana—saat ditemui seusai pertemuan Tim Angket dengan salah satu pakar komunikasi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 27 Maret 2015.

    Bukan hanya sekarang, hubungan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terlihat tak harmonis sejak Ahok berduet dengan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI. Polemik anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi puncak perseteruan keduanya hingga muncul Tim Angket.

    Berikut ini berbagai perseteruan yang memanaskan hubungan mereka.

    2015
    - Tim Angket mengundang pakar komunikasi politik untuk membahas etika komunikasi Ahok.
    - DPRD menggulirkan hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan Ahok sebagai gubernur.
    - Hak angket dipicu manuver Ahok mengirim RAPBD DKI versi e-budgeting. 
    - Tim Angket berencana memanggil istri Ahok—Veronica Basuki—soal rapat revitalisasi Kota Tua.

    2014
    - Ahok dan DPRD berseteru ihwal usulan 200 unit truk sampah.
    - Abraham Lunggana alias Lulung menyarankan agar Ahok mundur bila pesimistis mengatasi banjir di Ibu Kota.

    2013
    - Ahok berseteru dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan soal pembentukan Panitia Khusus untuk membahas kasus mass rapid transportation (MRT) dan mundurnya 14 rumah sakit dari Kartu Jakarta Sehat.
    - Fraksi PPP yang dimotori Lulung keluar dari sidang paripurna soal MRT dan KJP.

    RAYMUNDUS RIKANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.