Ahok Mau Gaji PNS Halal dan Sesuai, Bagaimana Caranya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Monas, Jakarta, 2 Januari 2015. Sebanyak 2000 PNS DKI Jakarta dilantik tersebut merupakan hasil Evaluasi dan rotasi PNS di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Monas, Jakarta, 2 Januari 2015. Sebanyak 2000 PNS DKI Jakarta dilantik tersebut merupakan hasil Evaluasi dan rotasi PNS di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan adanya anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Alasannya, itu menunjang reformasi birokrasi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

    "Ini sebuah upaya untuk menuju transparansi dan reformasi pada perilaku yang konsisten, diimbangi peningkatan penghasilan yang memadai," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati saat ditemui Tempo di ruangannya, Kamis, 26 Maret 2015.

    Saat pemerintah mengharapkan adanya kinerja yang optimal daru para pegawai, menurut Tuty, pemberian tunjangan terhadap kinerja tentu diperlukan. Apalagi saat ini pemerintah sudah menghentikan adanya honor-honor atas segala macam kegiatan. 

    "Dalam kegiatan, tak ada honor lagi, maka semua dikonversi dalam bentuk tunjangan," ucap Tuty. Penentuan pemberian tunjangan kinerja dinamis, menurut Tuty, tentu melihat kebutuhan dan sumbangsih riil pegawai. 

    Melalui tunjangan ini, pemerintah mengajak semua PNS DKI untuk bekerja dengan baik dan mendapatkan penghasilan yang halal dan sesuai. "Ya, dengan TKD, apa lagi? Kan, enggak mungkin orang pontang-panting kerja sampai nginap di kantor cuma dapat gaji doang?" ujar Tuty.

    Karena itu, dalam revisi terhadap evaluasi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, Tuty tidak mengubah angka Rp 19 triliun yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja dinamis PNS DKI. "Angkanya tetap, tapi kami sertakan penjelasan," tutur Tuty. "Namun, jika perlu pengurangan, masih ada pembahasan lagi."

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.