'Kelak Tak Ada Lagi Angkot Ngetem, Tak Macet'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana aktivitas kendaraan angkutan umum di kawasan Terminal Blok- M, Jakarta Selatan, Senin (14/3). ANTARA/Reno Esnir

    Suasana aktivitas kendaraan angkutan umum di kawasan Terminal Blok- M, Jakarta Selatan, Senin (14/3). ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.COJakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan penerapan pembayaran tarif rupiah per kilometer bagi para operator bus akan membuat angka kemacetan di jalan raya berkurang. 

    Alasannya, Benjamin berujar, aksi ngetem para pengemudi bus yang bertujuan memenuhi target setoran menjadi penyebab kemacetan di sebagian besar ruas jalan Ibu Kota. "Kelak tidak ada penyebab kemacetan karena ngetem," kata Benjamin kepada Tempo, Minggu, 29 Maret 2015.

    Benjamin menjelaskan, operator bus yang bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta akan menerima bayaran untuk setiap kilometer yang dilalui kendaraannya. 

    Nilai pembayaran itu berasal dari subsidi yang dikucurkan pemerintah DKI melalui badan usaha milik daerah. Benjamin mengatakan pengemudi hanya perlu mengendarai busnya tanpa henti.

    Penerapan sistem ini, kata dia, membuat operator tak lagi mengandalkan pendapatan dari ongkos penumpang untuk menjamin kelangsungan kegiatan operasional mereka. Meski begitu, PT Transportasi Jakarta juga wajib mengingatkan akan pengawasan bagi para operator. 

    Pengawasan bertujuan memastikan pengemudi tak bertindak semaunya dan mengabaikan penumpang demi mengejar catatan kilometer.

    Menurut Benjamin, sistem ini nantinya tak hanya menyasar bus sedang. Dia mengatakan pemerintah DKI juga mengajak operator bus kecil atau mikrolet untuk berpartisipasi. Tujuannya, membenahi sistem transportasi secara menyeluruh.

    Benjamin menuturkan bus kecil bertugas sebagai feeder atau pengumpan menuju halte Transjakarta terdekat. Pembenahan operasional para operator feeder membuat kemacetan tak berpindah ke ruas jalan lain. "Kami mendorong konsep win-win solution," kata Benjamin.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.