Angket, Lulung: Kalau Tinggal Satu Fraksi, Itu Saya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Dok. TEMPO/Novi Kartika

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Dok. TEMPO/Novi Kartika

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan tetap konsisten mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

    "Begini saja. Kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan sekarang. Baik Ahok maupun Dewan," ujar Lulung saat ditemui seusai pertemuan Tim Angket DPRD DKI dengan pakar komunikasi Tjipta Lesmana di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Maret 2015.

    Menurut Lulung, Tim Angket masih bekerja sampai semua bukti terkumpul. Pihak internal Dewan, termasuk Tim Angket, sejauh ini pun masih solid. "Internal DPRD masih kompak, kecuali NasDem," kata Lulung.

    Bahkan dengan yakinnya Lulung menyitir pernyataan Presiden Sukarno untuk dikaitkan dengan konsistensinya sebagai anggota Dewan yang akan terus ada untuk menyelesaikan tahapan penggunaan hak angket. "Dari delapan fraksi, kalau ada tujuh (yang masih bertahan di Tim Angket), Lulung ada di situ. Hanya ada enam, saya salah satunya. Kalau lima, saya salah satunya. Kalau tinggal empat, saya salah satunya," ucap Lulung.

    Ia pun menyatakan akan terus bertahan walau tinggal sendirian. "Kalau tinggal satu, itu Haji Lulung," tuturnya.

    Lulung mengatakan hingga saat ini dia tak berniat melakukan komunikasi dengan Ahok secara informal. Alasannya, dia sudah sakit hati karena fitnah-fitnah yang dilontarkan Ahok terhadap anggota Dewan cenderung menggeneralisasi.

    "Sakitnya tuh di sini," kata Lulung. "Ente enggak jadi ane sih. Kamu kalau jadi saya di tengah masyarakat, orang sudah hampir separuh percaya sama Ahok dia bilang kami pencuri, koruptor. Bayangin aja kalau dia ngomong gitu ada anak-istri lihat," kata Lulung.

    Tim Angket telah menghadirkan dua saksi ahli terkait dengan penyelidikan RAPBD DKI Jakarta dan etiket-norma pemerintah daerah. Saksi yang dihadirkan di antaranya pakar komunikasi politik lulusan Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, dan pakar keuangan negara dari Universitas Jayabaya, Soemardijo.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.