Jalur KRL Palmerah-Tanah Abang Kembali Normal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpung menumpuk di stasiun Tanah Abang, Jakarta, 15 Januari 2015. Tempo/Bintari Rahmanita

    Calon penumpung menumpuk di stasiun Tanah Abang, Jakarta, 15 Januari 2015. Tempo/Bintari Rahmanita

    TEMPO.COJakarta - Kepala Hubungan Masyarakat Daop 1 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang S. Prayitno mengatakan jalur kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Palmerah ke Tanah Abang dan sebaliknya sudah kembali normal. Perbaikan aliran listrik atas yang sempat terputus telah rampung.

    "Mulai pukul 11.18, jalur tersebut sudah dibuka kembali," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Maret 2015.

    Pada pukul 06.10, aliran listrik atas di Kilometer 8.700 yang terletak di antara Stasiun Tanah Abang dan Palmerah terputus. Belum dapat dipastikan penyebabnya, tapi Bambang memprediksi karena kabel aus. "Sepertinya karena aus, sudah tua." 

    Berdasarkan pantauan Tempo di Stasiun Kebayoran Lama, penumpang sempat diarahkan untuk menaiki kereta ekonomi. Namun beberapa di antaranya menolak. "Malas ah, kereta ekonomi desak-desakan. Mending saya naik ojek saja," kata seorang penumpang, Rachmawati.

    Gangguan aliran listrik memicu terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Palmerah. Kondisi tersebut sempat mengundang amarah penumpang. Mereka marah-marah kepada petugas stasiun. "Bersamaan dengan jam masuk kantor, ya, jadi semuanya emosi. Paling parah tadi pukul 08.00-09.00," kata petugas pengamanan portir Stasiun Kebayoran Lama, Ahmad Sujadi.

    Situasi mulai mencair sejak pukul 11.00. Sekelompok penumpang terlihat di beberapa titik peron, tapi tak begitu padat. Sekitar pukul 11.35, situasi KRL terlihat cukup lengang. Tak ada lagi penumpang KRL yang berjejalan.

    DEWI SUCI RAHAYU



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.