Ahok Urus Distribusi Pangan, Djarot Siapkan HUT Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menghadiri RUPS-LB PT Food Station Tjipinang pada Selasa, 31 Maret 2015, pukul 10.00.

    PT Food Station Tjipinang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan. Perusahaan ini berfungsi menjalankan dan menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta serta menjadi pusat informasi bahan pangan di Asia Tenggara.

    Setelah menghadiri RUPS PT Food Station Tjipinang, lantas Ahok diagendakan memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2015.

    Tak terlihat ada deretan aktivitas agenda yang akan dilakukan Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat pada hari yang sama. Namun biasanya Djarot kerap melakukan blusukan ke beberapa tempat jika tak ada agenda menerima tamu di Balai Kota.

    Selebihnya, agenda lebih pagi sudah memadati jadwal kegiatan Sekretaris Daerah DKI Syaifullah. Syaifulah sejak pukul 08.00 sudah dijadwalkan menjalani rapat persiapan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Jakarta Ke-488. 

    Selanjutnya ia akan mengikuti pembahasan permasalahan tanah yang terletak di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu, pada pukul 10.00, Syaifullah akan melakukan serah-terima aset MUI Provinsi DKI Jakarta.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.